fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Bantah Ada Penyimpangan, Pemdes Karangrejek Siap Buka-bukaan Program BKK

Diterbitkan

pada tanggal

Wonosari, (pidjar.com)–Pemerintah Desa Karangrejek membantah telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan dengan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Karangrejek pada tahun 2019. Program BKK diklaim telah dilaksanakan dengan baik. Adanya polemik ini disebut lantaran pihak pemerintah desa mengalami kendala saat pelaksanaan proyek pembangunan. Sehingga kemudian, tidak semua program yang mendapatkan anggaran bisa terlaksana hingga akhir 2019. Program tersebut saat ini dilaksanakan pada awal 2020 dan itu sudah atas persetujuan dinas terkait.

“Jadi BKK itukan turun anggarannya di akhir tahun 2019, tidak mungkin semua bisa diselesaikan dalam waktu semepet itu. Maka sesuai dengan persetujuan dinas terkait, ada beberapa program yang di cut off kemudian dananya dimasukkan dalam Silpa APBDes dan dilaksanakan lagi pada awal tahun anggaran 2020,” terang Kaur Pembangunan Pemerintah Desa Karangrejek, Wakidi, Kamis (16/01/2020).

Terkait normalisasi jembatan yang dalam pemberitaan sebelumnya tercantum di Padukuhan Karanggumuk 1 lantas beralih ke Karanggumuk 2, Wakidi menjelaskan ada miskomunikasi terkait persoalan tersebut. Sebab kondisi jalan yang hendak dibedah untuk dibuat jembatan crossway tersebut statusnya adalah jalan kabupaten yang tidak dapat dianggarkan melalui dana BKK.

“Jadi karena masuk jalan kabupaten maka usulan sudah direvisi dari dulu, dan turunlah dana normalisasi itu untuk pembangunan di Karanggumuk 2. Saat ini progresnya sedang dalam proses pembangunan, itu bisa dibuktikan di lapangan,” sambungnya.

Di sisi lain, memang tidak semua program yang diusulkan itu mendapatkan ACC dari dinas terkait. Ada beberapa usulan yang diajukan namun ternyata tidak goal dan tak bisa didanai BKK.

Berita Lainnya  Genjot Pendapatan Pajak Restoran, Pemkab Gandeng KPK

Lebih lanjut dijelaskan, progress yang dilakukan Pemdes Karangrejek sudah membuat laporan pelaksanaan kegiatan BKK kepada dinas terkait. Semua pelaporan itu juga dilampiri bukti-bukti pendukung kegiatan mulai dari titik P-0 hingga finishing.

“Semua ada dokumen pendukung mulai dari foto P-0 hingga finishing termasuk pengembangan dari pemanfaatan dana BKK itu sendiri. Semua transparan dan tidak ada yang kita tutup-tutupi,” kata Wakidi.

Pemdes Karangrejek berharap polemik seputar BKK bisa diluruskan sehingga tidak menimbulkan prasangka dari pihak yang kurang memahami kondisi yang sebenarnya dilapangan. (Agung Wahyudi)

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan
Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler