Politik

Belasan Miliar Anggaran Pilkada Habis Untuk Honor Petugas

Published

1 tahun ago

21 November, 2019

Kelvian Adhi

Wonosari,(pidjar.com)–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul menetapkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang sebesar Rp 27,7 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, ploting anggaran terbanyak terdapat pada pembiayaan operasional badan adhock yang didalamnya terdapat PPK, PPS dan KPPS.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, dari total anggaram yang ada sebanyak 60,62 persen digunakan untuk honor badan adhock. Jumlah tersebut dapat dibilang cukup banyak mengingat banyaknya jumlah desa di Gunungkidul.

“Sekitar 60,62 persen atau sekitar Rp 16 miliar sekian untuk pembiayaan badan adhock,” ujar Hani kepada pidjar.com, Kamis (21/11/2019).

Ia menambahkan, anggaran juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan sosialisasi. Adapun pihaknya menganggarkan sebanyak 6,83 persen atau sekitar Rp 1,9 miliar untuk pembiayaan kegiatan tersebut.

“Kemudian sisanya untuk biaya tahapan-tahapan pemilu, seperti pemutahiran daftar pemilih, fasilitasi kampanye dan lainnya,” ucap dia.

Saat ini, pihaknya tengah menggencarkan sosialisasi bersama Kesbangpol di sejumlah kecamatan. Sosialiasi kali sendiri diutamakan diberikan bagi pemilih pemula. Nantinya, sosialiasasi akan digencarkan di seluruh kecamatan dalam waktu dekat ini.

“Saat ini ada 4 kecamatan, minggu depan akan kita laksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Gunungkidul,” kata Ahmadi.

Disinggung mengenai adanya bakal calon yang melakukan konsultasi, Hani menyebut sampai saat ini belum ada. Selain itu juga belum ada partai politik yang secara khusus menjalin komunikasi terkait Pilkada 2020 mendatang.

“Belum ada bakal calon yang bertanya persyaratan atau yang lainnya,” singkat dia.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul di sisi lain akan membuka pendaftaran panitia pengawas kecamatan (Panwascam). Sosialisasi pun terus dilakukan agar ketersediaan Panwas di setiap kecamatan terpenuhi.

“Ada beberapa kecamatan yang kekurangan pengawas. Untuk itu kita akan melakukan sosialisasi lebih gencar untuk merekrut pengawas agar dapat memenuhi jumlah pengawasnya,” ujar Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono.