Berpotensi Bikin Kisruh, Kapolres Ancam Tindak Tegas Botoh Pilkades

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dalam setiap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), sudah menjadi rahasia umum bahwa akan bermunculan para botoh atau petaruh. Para botoh ini bukan hanya merupakan masyarakat setempat saja, melainkan juga ada yang datang dari luar daerah. Keberadaan mereka tentu saja semakin menambah panasnya situasi politik maupun sosial di masyarakat.

Keberadaan botoh ini juga diperkirakan muncul dalam Pilkades Serentak tahun 2019 yang akan digelar puluhan desa di Gunungkidul. Hal ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah serta kepolisian. Keberadaan botoh diyakini akan berpotensi memicu konflik di masyarakat menjadi pertimbangan polisi untuk melakukan pemberantasan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kapolres Gunungkidul, AKBP Agus Setiawan, bermunculannya botoh ini memang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana perjudian. Selain melanggar hukum, keberadaan para botoh terutama di ajang Pilkades ini disebut Kapolres mengancam kondusifitas suatu wilayah. Tidak menutup kemungkinan, karena nilai taruhan yang besar, para botoh ini akan menggunakan segala cara dalam memenangkan jagoannya.

“Segala cara yang dilakukan ini tentu saja bisa memicu konflik di masyarakat. Keberadaan botoh ini memperkeruh suasana,” tandas Agus, Selasa (19/11/2019) siang.

Kapolres menegaskan, pihaknya sangat berkomitmen dalam memberantas praktek perjudian semacam ini. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan 285 personil guna melakukan pengamanan terselenggaranya Pilkades serentak di Gunungkidul. Para personel nantinya tidak hanya ditugaskan melakukan pengamanan saja, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan pengawasan terkait dengan praktek perjudian yang biasanya marak.

Agus mengancam, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas. Para botoh yang nekat beroperasi di Gunungkidul, akan berhadapan dengan kepolisian.

“Tindak tegas itu pasti. Judi botoh dapat dikenai pasal 303,” tambah dia.

Masyarakat sendiri dihimbau untuk lebih bijak dalam bertindak dan bersikap menyikapi Pilkades serentak ini. Segala macam isu yang bermunculan diharapkan tidak ditanggapi secara emosional.

“Mari bersama kita jaga situasi aman dan nyaman menjelang dan pasca Pilkades,” ajaknya.

Beberapa waktu lalu, dari pihak kepolisian sendiri juga telah melakukan pendampingan melalui personil-personil yang ada di desa. Tak hanya itu, pemetaan kawasan rawan pun juga telah dilakukan. Tidak menutup kemungkinan kawasan yang masuk dalam zona rawan dalam pengamanannya sendiri lebih ketat dibandingkan desa lain.

Agus menambahkan, pengamanan juga dilakukan untuk mempersempit peluang terlaksanakannya praktik money politik yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nantinya tentu sanksi tegas juga akan diterapkan. Diterangkan Agus, untuk oknum yang tertangkap basah melakukan money politik dapat dikenai pidana pada pasal 149 ayat 1 dan 2.

Terpisah, Kepala Seksi Bina Administrasi dan Perangkat Desa, Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dn Desa (DP3AKBPMD) Kriswantoro mengatakan, pihaknya terus melakukan kroscek dan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya menjelang pencoblosan Pilkades serentak ini. Berdasarkan identifitkasi yang dilakukan, ada beberapa desa yang sekiranya masuk kawasan rawan. Dari pemerintah sendiri telah berusaha untuk melakukan pendekatan dan beberapa hal lainnya.

“Kebanyakan di kawasan perbatasan yang masuk kategori daerah rawan,” beber Kriswantoro.

Secuil desa yang memiliki kerawanan tinggi misalnya Desa Kepek,Kecamatan Wonoari; Songbanyu, Girisubo; Tegalrejo dan Serut, Kecamatan Gedangsari. Ia berharap dengan segala upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dalam terselenggaranya pilkades ini yang adem ayem tanpa adanya polemik maupun konflik.

“Mudah-mudahan berjalan lancar dari awal hingga akhir. Saat ini masih dalam tahapan penyampaian visi misi dan kampanye,” paparnya.