Dana Desa 2021 untuk Gunungkidul Tembus Rp 144 Miliar

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kucuran dana desa yang akan diterima oleh pemerintah kalurahan pada tahun 2021 mendatang akan mengalami kenaikan 100 juta sampai dengan 200 juta per kalurahan. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan transfer dana desa dari pemerintah pusat.

Sebagaimana sebelumnya, tahun 2020 pemerintah pusat memberikan jatah dana desa untuk Gunungkidul sebesar Rp 142 miliar, kemudian tahun 2021 mendatang ada kenaikan sebesar 2 miliar sehingga dana desa yang diterima menjadi 144,6 miliar rupiah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Sudjoko, melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat Subiyantoro mengungkapkan, setiap tahunnya anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintah mengalami kenaikan. Tahun 2021 mendatang berdasarkan pagu indikatif sementara anggaran yang akan diterima sebesar Rp 144 miliar, nantinya dalam pembagian disesuaikan dengan kriteria yang ada dalam peraturan.

“Karena anggarannya naik nanti per kalurahan juga ada kenaikan disesuaikan dengan jumlah penduduk, wilayah dan kondisi lain,” kata Subiyantoro, Jumat (23/10/2020).

Untuk pembagian dana desa masih sama dengan tahun 2020, pemerintah kabupaten harus memperhatikan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula.Subiyantoro mengungkapkan, alokasi afirmasi merupakan dana tambahan untuk kalurahan yang masuk dalam kategori tertinggal.

“Kalau yang afirmasi kita sudah tidak ada. Kalurahan di Gunungkidul sudah berkembang semua, anggaran tahun 2020 memang masih ada tapi dengan adanya berbagai program yang direalisasikan oleh pemerintah kalurahan tersebut sudah tidak tertinggal lagi,” imbuhnya.

Saat ini, pemerintah kabupaten sedang melakukan penyusunan peraturan bupati untuk penggunaan dana desa tersebut. Dalam aturan yang berlaku, ada tiga sasaran besar pemanfaatan dana desa yaitu Bantuan Langsung Tunai, BUMDes, Pemberdayaan sumber daya masyarakat yang didalamnya juga memperhatikan permasalahan stunting.

“Untuk yang utama adalah pemberian BLT ini, untuk fisik tentu menyesuaikan. BLT informasinya kembali diperpanjang, meski begitu kami belum bisa memastikan karena masih menunggu PMK,” jelasnya.

Lurah Pacarejo, Kapanewon Semanu, Suhadi mengungkapkan pihaknya telah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan. Termasuk dengan penggunaan dana desa nantinya, adapun jika mengacu pada kondisi normal pihaknya dalam pemanfaatan dana desa masih memfokuskan pada pembangunan fisik.

Seperti misalnya pembangunan talud, jalan desa, jalan usaha tani, dan beberapa infrastruktur yang menunjang aktivitas warganya. Mengingat masih banyak infrastruktur yang membutuhkan perhatian, kemudian diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat.

“Tapi kita juga jaga-jaga jika masih mengacu pada pandemi tentu kita mengikuti alur dan aturan. Kita juga sudah siapkan skema penanganan covid, mulai dari kegiatan-kegiatan penanganan dan penanggulangan maupun pemanfaatan dana desa untuk BLT,” papar Suhadi.