Menteri PANRB Resmikan Mal Pelayanan Publik Gunungkidul

Wonosari,(pidjar.com)– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik, Abdullah Azwar Anas Indonesia meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP)Gunungkidul yang berada di lantai 2 Terminal Dhaksinarga, Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Rabu (14/12/2022). MPP ini sudah beroperasi sejak tahun 2020 silam dan dinilai efektif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto mengungkapkan MPP di kompleks terminal Dhaksinarga ini telah beroperasi sejak Desember 2020 silma. Merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan program pemerintah pusat untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat yang mudah, nyaman, terpadu dan terintegrasi.

Dari awalnya hanya beberapa gerai layanan publik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga saat ini sudah ada sekitar 18 baik instansi pemerintahan, badan usaha milik daerah serta layanan kepolisian dibuka di MPP ini. Tak hanya itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan perizinan DIY di lokasi ini. Kedepannya ada beberapa instansi yang juga akan bergabung membuka layanan di kawasan tersebut.

“Sejak awal menggunakan ruang di lantai 2 terminal Dhaksinarga, sistemnya pinjam pakai aset daerah. Adanya MPP ini tentunya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan terpadu,” ucap Heri Susanto.

Dari 18 gerai layanan ini, ada sekitar 150 layanan yang dapat diakses oleh masyarakat. Misalnya saja pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu, pembuatan dokumen administrasi yang dilayani oleh Dukcapil, pelayanan Samsat dan lain sebagainya. Dari awal dibuka hingga saat ini sudah ada 2.705 pengunjung yang mengakses layanan di MPP.

“Konsepnya sejak awal memang memberikan layanan yang mudah dan terpadu. Di lokasi ini, masyarakat bisa mengakses layanan sekali jalan,” imbuhnya.,

Di Indonesia ada ratusan MPP yang memanfaatkan fasilitas umum dan gedung-gedung lainnya. Udi tahun 2020, Gunungkidul merupakan satu-satunya pemerintah yang membuka MPP dengan menggunakan terminal. Kemudian tak berselang lama disusul oleh kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Pengembangan fasilitas dan lain sebagainya masih akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan mengakses dana dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Menpan RB Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas mengatakan, monitoring secara berkala dalam pemberian layanan ini harus tetap dilakukan. Agar kedepannya semakin baik dan optimal.

“Ini menjadi contoh pelayanan yang terintegrasi, kami titip pesan agar pemantauan tetap dilakukan,” ujar Azwar Anas.