Digelontor Dana 10,5 Miliar, Program Padat Karya Diharapkan Mampu Menyerap Ribuan Tenaga Kerja

Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai melaksanakan program padat karya tahun 2023. Anggaran sebesar Rp 10,5 miliar ini digelontor untuk puluhan kaluarahan di Bumi Handayani. Dperkirakan dari program tersebut akan menyerap sekitar 3.510 tenaga kerja.

Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Tauviq Nur Hidayat, mengatakan tahapan pelaksanaan program padat karya di Gunungkidul sudah dimulai pada bulan Maret lalu. Saat ini disebutnya tengah dilakukan sosialisasi program tersebut kepada masyarakat. Dikatakannya, jumlah anggaran untuk program padat karya tahun ini mencapai Rp. 10,5 miliar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi.

“Tahapannya sudah dimulai bulan Maret kemarin, sekarang sedang sosialisasi di lokasi program,” kata Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Tauviq Nur Hidayat, Jumat (14/06/2023) saat dikonfirmasi.

Sebanyak 72 lokasi yang tersebar di 50 Kalurahan bakal tersasar program padat karya pada tahun ini. Program ini diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan membangun berbagai infrastuktur. Dari perhitungannya, sekitar 3.510 warga akan dipekerjakan untuk mensukseskan padat karya tahun ini. Selain menyerap tenaga kerja, program padat karya juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui kegiatan yang produktif. Selain itu masyarakat juga langsung merasakan dampak pembangunan karena sesuai kebutuhan di wilayahnya.

“Padat karya tahun ini tersebar di 50 Kalurahan, harapannya bisa menyerap 3.510 pekerja lokal,” terang Tauviq.

Ia memastikan selama pengerjaan program padat karya para pekerja tak hanya mendapatkan upah, namun juga akan didaftarkan perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan program rutin tahunan tersebut dapat memberikan manfaat perekonomian bagi masyarakat miskin ataupun pengangguran di lokasi program.

“Untuk pengawasan sekarang sudah dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi yang membawa anggaran pokir tersebut kepada Dinas yang melakukan program padat karya,” tutupnya.