Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Sosial Gunungkidul akan mengajukan penggantian penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial. Adapun jumlah yang diajukan mencapai ribuan nama. Penggantian ini dilakukan lantaran berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh petugas, ditemukan adanya sejumlah di mana diantaranya adalah data ganda, penerima masuk kategori mampu, PNS, pensiunan maupun nama penerima yang sudah meninggal dunia. Saat ini, pemerintah kabupaten masih terus berproses dalam pengajuan pengganti penerima bantuan tersebut. Diharapkan, pada pencairan bantuan selanjutnya, penggantian ini telah bisa direalisasi.
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul, Hadi Hendro Prayogi mengungkapkan, ada sekitar 8.000 lebih kuota pengganti yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten. Semula 1.000 lebih data telah diusulkan ke pemerintah pusat, seiring dengan pencermatan yang dilakukan baik sistem maupun di lapangan, memunculkan kembali 6.584 nama yang kemudian data penerima perlu dilakukan pergantian.
Adanya kesalahan pendataan ini disebutkannya memang ada beragam faktor. Ia mencontohkan, satu rumah tangga telah mendapatkan bantuan, di dalamnya terdapat disabilitas yang juga muncul sebagai penerima bantuan. Otomatis, rumah tangga tersebut dobel bantuan sehingga satu kuota ditarik dan perlu dilakukan penggantian penerima.
“Di lapangan juga ditemui mengenai PNS atau pensiunan yang menerima atau kategori lain. Tentu dengan demikian harus dibersihkan data-data tersebut,” ucap Hadi Hendro Prayogi, Senin (01/06/2020).
Dinsos sendiri telah bersurat ke pemerintah kecamatan dan desa untuk segera melaporkan data berkaitan dengan pengganti penerima bantuan tersebut. Pemerintah desa dianggap lebih mengetahui kondisi masyarakatnya sehingga diharapkan dengan cepat memenuhi kuota pengganti itu. Masing-masing desa mendapatkan kuota belasan sampai dengan ratusan penerima.
“Sampai tanggal 5 Juni mendatang pengusulan pengganti kuota itu,” jelas dia.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, keluh kesah masyarakat mengenai bantuan ini tentu banyak diterima. Pemerintah baik di tingkat desa sampai dengan kabupaten berupaya melakukan penyelesaian. Sebagai contoh, kecemburuan sosial mungkin terjadi di tingkat bawah saat melihat seorang yang dianggap mampu dan tengah terdampak. Terlepas dari pekerjaan dan pendapatan tidak ada tetap bisa mendapatkan bantuan.
Ia juga mengapresiasi bagi masyarakat yang secara sadar mundur dari penerimaan bantuan lantaran menganggap ada yang lebih membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Saat ini, pemerintah masih bersiap-siap dalam penyaluran bantuan tahap kedua. Sembari menyelesaikan penggantian penerima bantuan, dalam waktu dekat PT Pos akan kembali menyalurkan bantuan tersebut.
“Masih bersiap-siap, sejumlah evaluasi tentu menjadi bahan perbaikan dalam penyaluran bantuan,” tambah dia.
Sebagaimana diketahui, Gunungkidul mendapatkan kuota 44.123 KK penerjma bantuan sosial tunai. 5.446 diantaranya disalurkan melalui Himbara dan sisanya melalui PT Pos. Bantuan yang disalurkan ini sebesar 600 ribu per bulan, dimulai dari April, Mei, Juni.
Sementara itu, Kepala Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Ciptadi mengungkapkan, beberapa waktu lalu saat penyaluran bantuan BST tahap pertama, seorang warganya dengan suka rela mengundurkan diri dari penerimaan bantuan. Pasalnya perempuan tersebut menganggap dirinya masih mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan di lingkungannya masih ada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
“Ada satu warga kami yang dengan sendirinya mengundurkan diri lepas dari penerimaan BST ini,” ungkap dia.
