Dirilis 2019, Pemkab Gunungkidul Sudah Rencanakan Upgrade Aplikasi Mobsi

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Mobile Presensi (Mobsi) telah diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2019 lalu. Hampir secara keseluruhan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai menerapkan presnsi berbasis online dengan menggunakan sistem android ini. Sejumlah masukan untuk penyempuraan aplikasi ini pun mulai ditampung oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Gunungkidul. Ke depan, direncanakan akan langsung dilakukan upgrade aplikasi ini untuk mempermudah pelayanan pada pegawai negeri sipil (PNS).

Subbagian Status ran Kedudukan Pegawai, BKPPD Gunungkidul, Sunawan menjelaskan, sudah sejak setahun terakhir ini pihaknya telah menerapkan aplikasi tersebut. Namun demikian, ada beberapa OPD yang belum menerapkannya lantaran terbentur sejumlah kendala. Tahun 2021 mendatang, pemerintah akan menganggarkan untuk upgrade versi baru. Di mana nantinya, aplikasi ini dapat lebih mudah diakses. Dan dengan kemudahan aplikasi serta penambahan fasilitas, seluruh OPD akan bisa menerapkan aplikasi ini untuk absensi.

Dalam upgrade yang direncanakan, fitur-fitur yang tersedia untuk presensi pun diharapkan jauh lebih lengkap. Sehingga kemudian, data mengenai kehadiran PNS jauh lebih valid. Mengingat kehadiran dalam ketugasan ini menjadi salah satu indikator dalam kinerja para abdi negara ini.

“Tahun 2021 ini akan kami upgrade dengan versi terbaru. Ini sudah dibicarakan dan direncanakan,” ujar Sunawan, Selasa (14/01/2020).

Ia menambahkan, rencana upgrade ini merupakan bentuk pihaknya yang mengakomodir masukan dari lapangan yang terus masuk. Dengan segala perbaikan, diharapkan nantinya aplikasi ini bisa secara optimal dalam menunjang pelayanan.

Beberapa kendala yang dihadapi ungkapkan oleh Sunawan yakni daerah-daerah yang masuk dalam kategori blank spot sehingga mereka tidak dapat mengakses internet dengan baik. Kondisi ini kemudian berdampak pada presensi yang tidak bisa dilakukan secara online.

“Dalam aturan yang ada bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet karena faktor lainnya masih bisa menggunakan presensi manual,” tambahnya.

Memang belum secara keseluruhan menerapkan aplikasi ini. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan kemudahan yang diberikan para PNS di OPD-OPD mulai menggunakan aplikasi ini. Dicontohkan, di lingkup Dinas Kesehatan saja misalnya. Para pegawai Negeri Sipil yang tersebar di Puskesmas pun juga sudah mulai menerapkan aplikasi ini.