Dugaan Bancakan Proyek Pengadaan Masker, Aktifis Kirim Surat Aduan ke Presiden Hingga KPK

Wonosari,(pidjar.com)–Bola panas proyek pengadaan ratusan ribu masker di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul terus bergulir. Adanya dugaan keterlibatan pimpinan dewan serta kentalnya aroma proyek dalam program sosial ini membuat relawan Gunungkidul Melawan Covid-19 memilih untuk mengirim surat aduan kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan agar ada perhatian khusus serta penanganan dari aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan bancakan proyek kemanusiaan tersebut.

Diungkapkan oleh Ketua Relawan Gunungkidul Melawan Covid-19, Ervan Bambang Dermanto, dalam surat tersebut pihaknya menyampaikan apa yang selama ini ia dengar dari berbagai media bahwa adanya dugaan bancakan dalam proyek pengadaan masker. Hal itu menurutnya sangatlah tidak etis dan merupakan pengkhianatan kepada rakyat. Sebuah program kemanusiaan bantuan untuk rakyat justru diduga menjadi bancakan.

“Surat yang saya layangkan kepada bapak presiden berisi tentang aduan perihal dugaan penyelewengan penggunaan keuangan Belanja Tak Terduga APBD Gunungkidul tahun 2020 senilai Rp 1,17 milyar. Diduga kuat hal itu dilakukan secara bersama-sama oleh oknum di BPBD Gunungkidul, Oknum Pimpinan DPRD Gunungkidul, dan pihak terkait lainnya yang telah melakukan intervensi kepada pihak pihak tertentu demi meraih keuntungan pribadi di tengah pandemi Covid 19 di Kabupaten Gunungkidul,” beber Ervan, Kamis (14/05/2020).

Ervan mengatakan, dengan adanya surat tersebut, diharapkan ada perhatian khusus di Gunungkidul. Bahkan dirinya berharap aparat penegak hukum langsung turun dan menyikat habis siapa saja yang bermain dalam proyek ini.

“Surat ini juga saya tembuskan ke Kemendagri, Kapolri, KPK, Jaksa Agung dan aparat penegak hukum di Gunungkidul dan DIY. Harapan saya ini ditangani serius,” ungkap dia.

Ervan sangat menyayangkan adanya dugaan bancakan yang dilakukan sejumlah oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Menurutnya anggaran Rp 1 miliar tersebut dikhususkan untuk rakyat bukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan.

“Jangan mengandalkan kekuasaan, jangan menyalahgunakan wewenang. Saya mendengar di BPBD ada tekanan yang besar sehingga proyek tersebut akhirnya dibagi-bagi kesejumlah oknum,” urainya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho mengaku bahwa dirinya tak terlibat dalam proyek ini. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya sekedar memberitahukan adanya proyek pengadaan masker di BPBD Gunungkidul. Dirinya enggan menanggapi perihal adanya isu yang menyebut namanya terlibat dalam pengadaan proyek itu.

“Karena saya mendengar akan ada pengadaan masker maka tidak salah kalau saya memberikan informasi agar ikut pengadaan. Apa saya salah memberikan informasi kepada masyarakat lewat WA, WA group?” terang Heri.

Lebih lanjut dikatakan, dirinya tidak secara langsung melakukan pengawasan terhadap proses teknis pengadaan masker tersebut. Ia hanya mengaku bahwa, DPRD telah melakukan pengawasan terhadap proses penyerahan masker kepada masyarakat.

“Semua pengadaan terkoordinasi dan didampingi kepolisian, kejaksaan dan Tipikor. Pengawasan DPRD itu, apakah masyarakat sudah menerima masker dari pemerintah, apakah masyarakat sudah pakai masker, keluar rumah wajib masker dalam rangka penanggulangan covid 19 di Gunungkidul. Dewan itu ada 45 orang, aku dhewe ora mampu (saya sendiri tidak mampu) ngawasi semua giat. Aku atas nama pribadi tidak mampu mengawasi semuanya, tapi dewan sebagai lembaga punya fungsi pengawasan,” beber Heri.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntaringsih hingga berita ini dilansir masih belum memberikan tanggapan. Sejumlah panggilan telefon maupun pesan yang dikirimkan oleh wartawan pidjar.com tak kunjung mendapatkan respon.