Nasib Tak Kunjung Jelas, Ribuan GTT Sepakat Mogok Kerja Mulai Senin Depan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Gejolak di kalangan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Gunungkidul semakin memanas. Janji Surat Keputusan (SK) Bupati yang ditunggu oleh ribuan GTT di Gunungkidul tak kunjung terealisasi. Hal ini membuat keresahan di kalangan tersebut lantaran menganggap pemerintah lamban dan bertele-tele dalam menunaikan janjinya.

Desakan demi desakan telah dilakukan oleh kalangan GTT terhadap pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun hal tersebut juga tak berdampak signifikan dan hingga saat ini belum ada kejelasan nasib yang mereka terima. Geram dengan keadaan tersebut, mulai Senin (15/10/2018) pekan depan, secara serentak ribuan kaum honorer serempak tidak akan masuk kerja. Mogok kerja yang dilakukan kalangan honorer terutama GTT ini sebagai bentuk nyata protes atas abainya pemerintah terhadap nasib mereka. Sebelumnya, para GTT ini sejak beberapa waktu silam sudah merencanakan hal ini namun selalu tertunda.

Salah satu kelompok yang memastikan untuk melakukan mogok kerja adalah anggota Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) cabang Semanu. Puluhan GTT/PTT yang telah lama mengabdi dalam dunia pendidikan ini sudah sepakat akan serempak melakukan aksi libur kerja. Aksi mogok kerja akan dilakukan terhitung mulai dari tanggal 15 Oktober hingga 31 Oktober 2018 mendatang.

“Kami menganggap segala janji yang diberikan, misalnya dengan SK Bupati itu bertele-tele dan terlalu lama. Belum lagi mengenai besaran gaji yang diberikan itu selalu berubah-ubah,” kata Wahyu Arinto, salah seorang GTT asal Semanu yang juga menjabat Ketua FHSN wilayah Semanu, Jumat (12/10/2018).

Menurut Arinto, terdapat beberapa tuntutan yang akan dilayangkan oleh para GTT/PTT Gunungkidul terhadap pemerintah daerah maupun pusat. Diantaranya adalah dicabutnya Permenpan nomor 36 tahun 2018. Arinto menyebut bahwa peraturan ini tidak relevan dan sangat diskriminatif terhadap tenaga kependidikan dan pendidik di sekolah negeri. Para GTT sendiri selama ini diberatkan dengan adanya batasan usia dan seolah bersayap serta multi tafsir.

Selain itu, kalangan GTT juga menuntut penghentian rekrutmen CPNS untuk tenaga pendidik dari jalur umum. Hal itu karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan di mana masih banyak pegawai yang belum berstatus PNS. Seharusnya pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan pengangkatan dari tenaga pendidik atau kependidikan yang telah ada. Selain lebih efektif, pengangkatan GTT maupun PTT sebagai PNS ini kemudian tidak menumpuk beban dengan semakin banyaknya jumlah GTT maupun PTT.

Tuntutan lain yang diutarakan yakni permohonan penerbitan Perpu untuk dasar penyelesaian polemik yang dirasakan oleh golongan bawah. Pasalnya permasalahan ini tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, melainkan banyak orang di hampir seluruh Indonesia.

“Sebenarnya mamang ada yang mendaftar jalur CPNS, tapi kan jumlahnya sedikit kami juga terganjal usia belum lagi mengenai ketentuan IPK 2.85 itu sangat membuat kami kesulitan,” imbuhnya.

Arinto mengancam, jika nantinya dalam aksi tersebut tidak ada tindakan lanjutan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, pihaknya akan menggelar bentuk protes lain dengan turun ke jalan. Ribuan anggota telah sepakat untuk memilih tempat di Alun-alun Wonosari sebagai lokasi unjuk rasa yang akan dilakukan.

Dipaparkan pria ini, tidak sedikit kawan seperjuangannya memilih untuk berhenti di tengah jalan sebagai guru di sekolah negeri. Pasalnya sekian lama berjuang juga tidak ada perkembangan yang mengarah pada perbaikan gaji atau kesejahteraan. Misalnya saja ada yang 20 tahun mengabdi namun tidak ada pengangkatan PNS, sehingga memilih untuk mundur dan membuka usaha sendiri.

“Banyak yang lebih memilih mundur. Kalau yang tetep berjuang itu ya memang ada berbagai pertimbangan,” tambahnya.

Sementara itu Ketua FHSN Gunungkidul, Aris Wijayanto mengatakan, aksi mogok kerja ini akan dilakukan serempak oleh ribuan GTT/PTT Gunungkidul. Hal ini sebagai aksi solidaritas dalam memperjuangkan hak dari masing-masing abdi negara. Pasalnya selama ini kinerja dari GTT dan PTT juga mati-matian, mengorbankan segala macam untuk dapat mengajar membentuk generasi muda yang berkualitas.

“Ini tidak ada unsur paksaan. Tapi kalau namanya solidaritas ya seperti ini lah. Saya yakin kita semua berjuang untuk hal yang lebih baik kok,” kata Aris.

Ia berjanji bahwa ke depan, aksi-aksi yang dilakukan oleh kalangan GTT dan PTT akan berlangsung elegan dan tidak merugikan kalangan masyarakat umum.