Wonosari,(pidjar.com)–Kementerian dan pemerintah daerah mendorong masyarakat dan instansi terkait untuk berupaya melakukan penanganan masalah pemukiman atau kawasan kumuh di Gunungkidul. Saat ini, terdapat 2 kecamatan di Bumi Handayani yang masuk dalam kategori kumuh. Dua kecamatan tersebut yakni Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Playen. Luasan dari kawasan kumuh ini pun juga cukup besar.
Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perkerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Bambang Antono mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati, Gunungkidul memang saat ini masih memiliki kawasan kumuh. Beberapa upaya dilakukan untuk penanganan permasalahan ini. Salah satunya yakni dengan pengoptimalan program pemerintah pusat mengenai Kotaku.
“Sekitar 184 hektare kawasan kumuh yang ada di Gunungkidul. Itu terbagi menjadi 2 kawasan yakni di Wonosari dan Playen,” papar Bambang Antono, Kamis (19/09/2019).
Dalam penanganannya, setiap titik dibagi menjadi dua. Di mana untuk satu titik yang luasannya kurang dari 10 hektare merupakan kewenangan kabupaten. Kemudian untuk titik lebih dari 10 hektare masuk kewenangan pemerintah pusat. Beberapa tahun lalu, dari pusat telah melakukan penanganan, hanya saja penanganan yang dilakukan tersebut belum tuntas. Sehingga kemudian Pemkab pada tahun ini harus melakukan penanganan kembali.
“Di Kepek dan Desa Logandeng yang akan dilakukan penanganan tahun ini,” tambah dia.
Penanganan yang dilakukan ada beragam progam, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, infrastruktur hingga drainase. Untuk sumber daya alamnya sendiri yang paling utama, sehingga mereka dapat lebih memperhatikan keindahan, kerapian dan kebersihan lingkungan dan kawasan.
Tahun kemarin dan tahun sekarang, dari pemkab melakukan study dan penyusunan sesuai dengan kondisi di daerah pencegahan perluasan sendiri juga terus dilakukan. Program Kotaku itu menjadi salah satu langkah nyata. Potensi naik atau turunnya luasan kawasan kumuh selalu ada. Bahkan beberapa waktu lalu, kawasan kumuh di Gunungkidul sempat meluas.
Masih adanya kawasan kumuh sendiri ada beragam faktornya. Mulai dari kurangnya kesadaran hingga dampak beberapa kawasan yang tengah melejit di beberapa sektor pembangunan dan pengembangan.
Sementara itu, Kepala Desa Kepek, Bambang Setiawan beberapa waktu lalu mengatakan jika kawasannya termasuk kawasan yang padat penduduk dan padat aktifitas. Tidak menutup kemungkinan jika dari beragam aktifitas masyarakat itu menimbulkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa terobosan pun mulai dilakukan oleh pemerintah desa ini, mulai dari pengembangan sayur-sayuran dan pemberdayaan lain. Bahkan dengan pembuatan kelompok-kelompok untuk mengelola bank sampah.
“Untuk pembangunan Desa Kepek yang lebih maju kembali, salah satu sektor yang tengah digenjot sejak beberapa tahun lalu yakni pengelolaan bank sampah. Sehingga sampah dapat terkelola dengan baik,” ujar dia.
