Gaji Perangkat Desa Diumumkan Presiden Bakal Naik, Paguyuban Kades Ingatkan Jangan Hanya Karena Tahun Politik

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengutarakan mengenai rencana ketetapan kenaikan gaji perangkat desa sebagai perbaikan kesejahteraan. Keputusan tersebut telah disampaikan saat adanya audiensi dengan ribuan perwakilan perangkat desa di Jakarta. Kenaikan gaji perangkat desa sendiri saat ini nampaknya tinggal menunggu waktu saja lantaran regulasi terkait kebijakan tersebut tengah digarap dan dalam proses penyempuraan sebelum nantinya diberlakukan. Paling tidak, revisi ini akan dilakukan 2 minggu ke depan dan kemudian disampaikan serta diterapkan oleh masing-masing daerah.

Nantinya gaji perangkat desa sesuai aturan yang baru akan disetarakan dengan PNS golongan IIA atau mencapai Rp 1.926.000. Selain kenaikan gaji, para perangkat desa juga akan diberikan jaminan kesehatan BPJS.

Menanggapi rencana ini, Ketua Paguyuban Solidaritas Kepala Desa se-Gunungkidul (SKSGK), Sutiyono mengatakan jika pihaknya menyambut baik rencana dari pemerintah pusat untuk menaikkan gaji perangkat desa. Namun demikian ia menginginkan jika kebijakan kenaikan gaji perangkat desa ini bukan hanya janji dan memanfaatkan kepentingan pribadi di tahun politik. Selain itu, ia juga menyebut jangan sampai kebijakan ini dibebankan kepada pemerintah daerah. Dikhawatirkan apabila dana kenaikan gaji ini diambilkan dari anggaran pemerintah daerah, nantinya akan mengganggu serta memotong anggaran dari sektor lainnya mengingat keterbatasan anggaran yang ada.

“Harus terdapat regulasi yang tepat untuk menyikapi rencana kenaikan gaji perangkat desa. Jangan sampai kemudian ada pos pembangunan yang dikurangi karena kebijakan ini,” katanya, Selasa (15/01/2019) siang.

Sebenarnya dari pemerintah desa sendiri membutuhkan kepastian yang nyata. Tidak hanya rencana yang disebarluaskan namun tidak ada tindak lanjut yang sesuai dengan pemaparan rencana di awal. Disinggung mengenai kondisi kesejahteraan perangkat desa selama ini, Sutiyono mengungkapkan jika masih belum seimbang dengan beban kerja yang selama ini ada.

Beban perangkat desa dalam bersosial dan mengenai ketugasannya belumlah semaksimal yang diharapkan. Masih harus mengimbangi dengan upaya upaya lain agar segala kebutuhan tercukupi.

“Memang kondisinya seperti ini di lapangan, kita harus memberikan yang terbaik namun imbal baliknya belum sesuai dengan kesejahteraan yang diharapkan,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, KB dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Farhan menjelaskan, jika rencana kenaikan gaji perangkat desa itu telah ia dengar. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini masih menunggu hasil perbaikan regulasi yang dilakukan pemerintah pusat. Jika sekiranya telah diputuskan kembali, pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau sudah pasti baru akan kami lakukan koordinasi dan penyesuaian. Ini masih sebatas rencana dan ada tahapan revisi yang baru mau dilalui,” tutup dia.