Gunungkidul Bentuk Satgas Perizinan Usaha Untuk Percepatan Investasi

Wonosari, (Pidjar.com)–Menindaklanjuti hasil rapat kerja Pemerintah Kepala Daerah se-Indonesia bersama Presiden RI beberapa waktu lalu, Dinas Penaman Modal Pelayanan Terpadu (DPMPT) Gunungkidul langsung membentuk satgas percepatan dunia usaha terkait perizinan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Kepala DPMPT Gunungkidul Irawan Jatmiko mengatakan, kebijakan ini dibuat sebagai bentuk upaya mempercepat perizinan berusaha. Satgas ini nantinya akan diketuai Sekda Pemkab Gunungkidul sedangkan pelaksana hariannya dipegang oleh Inspektur Inspektorat Daerah. Satgas ini pun nantinya berkaitan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

" Kami sudah membicarakan tentang ini dan sudah memasuki tahap final. Pemkab sudah menindaklanjuti dengan menyusun satgas tersebut," ungkapnya, Rabu (31/01/2018).

Selain membentuk satgas percepatan usaha, DPMPT akan meluncurkan program pelayanan terpadu satu pintu serta proses pengajuan perizinan secara online. Adapun rancangannya telah disusun dan akan diserahkan kepada DPRD Gunungkidul untuk dibahas mulai Februari besok.

Dalam penekanan amanat presiden tersebut, Irawan mengatakan, tujuan satgas ini untuk melakukan percepatan investasi dan perizinan sebagai tindak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, fungsi lain dari satgas ini adalah meningkatkan pelayanan seluruh perizinan berusaha di provinsi serta menjadi penghubung dengan satgas nasional, satgas kementerian/lembaga dan satgas kabupaten/kota.

"Intinya pekerjaan utama dari satgas ini adalah menginventarisir semua ijn-ijin yang bermasalah. Kemudian dilakukan percepatan agar investasi bisa masuk ke Gunungkidul," tuturnya.