Jelang Pelaksanaan Pilur, Pengamanan di Daerah Rawan Diperketat

Wonosari,(pidjar.com)– Menjelang pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) serentak, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan monitoring intensif di sejumlah titik untuk memastikan kesiapan logistik, netralitas penyelenggara, dan keamanan wilayah. Salah satu titik yang penyelenggara Pilur yang membutuhkan perhatian khusus pada kerawanan adalah wilayah Gedangsari, utamanya kalurahan Sampang.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini mengatakan, berdasadkan paparan dan pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah serta aparat penegak hukum Kalurahan Watugajah dan Sampang menjadi titik krusial daerah rawan konflik. Pasalnya yang berbatasan langsung dengan wilayah luar daerah ini memiliki beberapa potensi kerawanan.

“Terdapat kekhawatiran terkait potensi intervensi organisasi kemasyarakatan (ormas) luar yang dapat mengganggu kenyamanan warga,” kata Endang.

Untuk itu pengamanan oleh Kepolisian, TNI dan Linmas di daerah rawan tersebut perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mengganggu keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilur serentak.

“Kita meminta aparat keamanan dari TNI, Polri, dan Satpol PP dapat mempertebal personel, terutama pada malam sebelum hari pemungutan suara.” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih memberikan perhatian khusus pada kerawanan yang mungkin timbul dari fanatisme pendukung. Bupati menekankan bahwa pesta demokrasim harus dimaknai sebagai kegembiraan, bukan ketegangan.

“Jangan sampai perbedaan pilihan memecah belah kerukunan antarwarga,” tegas Bupati.

Selain itu, bupati juga mewanti-wanti panitia agar tidak memicu masalah sekecil apa pun dan tetap transparan dalam setiap proses penetapan. Panitia bahkan disarankan untuk membatasi pertemuan yang tidak perlu demi menjaga citra netralitas di mata masyarakat.

“Netralitas dan transparansi penting dijunjung tinggi dan diterapkan,” tandasnya.

Dalam monitoring yang dilakukan, selain memastikan kesiapan sarana prasarana. Pemerintah juga menekankan pelayanan terhadap warga yang memiliki hak pilih yang tercecer atau usianya genap di tanggal penyelenggaraan Pilur.