Sosial

Jelang Pemilu, Dandim Perintahkan TNI Konsisten Menjaga Netralitas

Diterbitkan

6 tahun yang lalu

pada

15 Maret, 2018

Oleh

Admin

Wonosari,(pidjar.com)–Dandim 0730/Gunungkidul, Letkol Inf Muhammad Taufik Hanif menegaskan bahwa TNI akan bersikap netral menjelang penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal itu diungkapkan saat memberikan materi pada pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan Netralitas TNI dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Kodim 0730/GK, Kamis (15/03/2018).

"TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. TNI dan keluarga dilarang memihak salah satu calon atau kontestan dalam Pilkada, Peleg, dan Pilpres," ujarnya di Aula Makodim 0730/GK.

Memasuki tahun politik, pesta demokrasi memberikan warna beragam yang bernuansa akan terjadinya konflik. Oleh sebab itu, lanjutnya, TNI harus memegang teguh netralitasnya sesuai amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI yakni Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berita Lainnya Tiga Tenaga Medis Positif Covid-19, Layanan IGD RSUD Wonosari Ditutup Sementara

Taufik menuturkan bahwa meski tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada, TNI juga berkomitmen untuk memberikan bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilu. Namun apabila Prajurit TNI ingin mengikuti Pemilu dan Pilkada maka harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaannya.

"Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Begitupun tidak diperkenankan bergabung dalam penyelenggaraan pemilu. Hanya bertugas mengamankan saja," terangnya.

Adapun bagi keluarga TNI berhak memilih sebagai hak individu atas warga negara. Namun dalam hal ini, institusi atau satuan dilarang memberi arahan dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut. Pasalnya, netralitas dalam pilkada dan pemilu bagi setiap Prajurit TNI adalah harga mati.

Berita Lainnya Gantung Diri Terus Marak Sedekade Terakhir, Pemerintah Bisa Apa?

"Kami harus membatasi diri untuk tidak berada di arena tempat penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu dan Pilkada. TNI justru lebih mewaspadai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik," tuturnya.

Ia tidak memungkiri indikasi terjadinya black campaign selama tahapan penyelenggaraan pemilu kemungkinan akan terjadi. Hal ini termasuk permainan isu SARA yang dikhawatirkan mampu memecah belah masyarakat. Oleh karenanya, hal ini harus diantisipasi agar tidak terjadi hal yang diinginkan.

"Sekali lagi saya yakinkan agar tetap menjaga netralitas bagi para prajurit TNI. Terlebih kita juga bertugas untuk pengamanan. Yang diprioritaskan adalah sukses penyelenggaraan dan pemilihannya," ujar dia.