Kerjasama Indonesia-Jepang Sediakan Ratusan Ribu Lowongan Pekerjaan, Tenaga Kerja Gunungkidul Didorong Ambil Bagian

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Indonesia dengan Jepang telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pemenuhan tenaga kerja di Jepang dengan keterampilan yang spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW). Terdapat ratusan ribu lowongan kerja di negara Sakura ini yang akan diperuntukkan bagi tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya peluang ini, kabupaten Gunungkidul pun juga mulai memberikan sosialisasi ke masyarakat agar tenaga kerja dari Gunungkidul dapat berkontribusi dalam kerjasama antar negara ini.

Kepala Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul, Aris Suryanto mengatakan jika pihaknya menyambut baik adanya pembukaan lowongan tenaga kerja dari Indonesia ke Jepang dengan jumlah yang cukup banyak ini. Dengan adanya peluang yang cukup besar, diharapkan minat masyarakat khususnya Gunungkidul juga akan meningkat. Adapun tenaga-tenaga yang dibutuhkan tersebut adalah Care worker; Building Cleaning Management; Machine Parts and Tooling Industries, Industrial Machiner, Industry Electric, Electronics, and Information Industries Construction Industries Shipbuilding and Ship Machinery Industr,Automobile repair and maintenance, Aviation Industry, Accomodation Industry, Agriculture, Fishery and Aquacultur, Manufacture of food and beverages dan Food service industry.

“Kita sambut baik pastinya. Meski untuk yang punya kewenangan adalah provinsi tapi tidak ada salahnya jika warga kita (Gunungkidul) yang memiliki skill bisa ikut berkontribusi,” kata Aris Suryanto, Rabu (26/06/2019).

Bekerja di luar negeri sesuai dengan arahan Kementerian Ketenagakerjaan ini, bukan semata-mata lantaran peluang lowongan pekerjaan di daerah yang sangat minim. Paling tidak tenaga kerja ini nantinya dapat memperbaiki pendapatan dan perekonomian. Sehingga kesejahteraan dapat lebih meningkat kembali. Sementara di sisi lain juga mendorong tenaga kerja untuk belajar berinovasi, mandiri dan menyesuaikan dengan kondisi di luar negeri.

Menurutnya pola pandang masyarkat Gunungkidul saat ini sudah mulai terbuka. Setiap tahunnya terdapat ratusan tenaga kerja yang diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja sesuai bidang masing-masing. Mulai dari di Jepang, Korea, Malaysia dan beberapa negara industri lainnya.

Kemampuan seseoranglah yang saat ini menjadi perhatian dari pemerintah. Terdapat beberapa kriteria yang diterapkan oleh perusahaan agar mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kondisi ini mendorong pemerintah dan BLK untum bekerja lebih lagi, keterampilan dan kemampuan masing-masing pencari kerja terus diasah.

“Kemampuan yang terus kami asah. Mulai dari berbahasa, kemampuan dan beberapa hal lainnya yang kami tekankan pada para pencari kerja, ndak mau kalau sembarang takutnya justru merugikan perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri,” imbuh dia.

Sementara itu Kepala Bidang Tenaga Kerja, Munawar mengatakan jika di era seperti ini skill dan kemampuan berbahasa menjadi salah satu hal yang wajib untuk dikuasai oleh tenaga kerja, terlebih yang ingin berangkat ke luar negeri. Memasuki era revolusi industri 4.0 ini, semua harus dapat berinovasi agar tetap mempertahankan kedudukan dan mampu bersaing.

Pengoptimalan dan memperkuat pelatihan-pelatihan di BLK menjadi salah satu hal yang tengah diterapkan oleh pemerintah agar dapat mencetak tenaga kerja terampil. Tak hanya itu, dari sekolah-sekolah pun juga terus dibekali dengan budaya-budaya yang mengarah pada persaingan dan lingkungan di dunia industri.

Sebagaimana diketahui dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, terdapat 345.150 lowongan pekerjaan yang akan dibuka di 14 bidang di perusahaan yang nerada di Jepang. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan paling tidak 70 ribu orang akan diberangkatkan agar bekerja di negara industri ini.

Sekembalinya dari luar negeri diharapkan para pekerja ini mampu berkontribusi dalam dunia pembangunan negara dan daerah masing-masing sehingga dapat memajukan daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.