Politik
KPU Bakal Larang Eks Napi Korupsi Maju Dalam Pencalegan Pemilu 2019
Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal melarang eks narapidana tindak pidana korupsi untuk maju sebagai calon legislatif (caleg) 2019. Tak hanya eks napi korupsi saja, pelaku kejahatan seksual anak, dan bandar narkotika juga akan dilarang maju sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019. Keputusan ini dinilai merupakan bentuk perluasan tafsir dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan bahkan sudah tercantum dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan di Pemilu 2019. Peraturan ini sendiri dibuat sebagai tindak lanjut atas banyaknya politisi yang tersandung kasus korupsi.
Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul, Is Sumarsono mengatakan, langkah KPU yang akan melarang eks narapidana menjadi caleg merupakan bentuk dalam meneguhkan komitmen bersama agar partai politik dan pemilih dilindungi dari bakal caleg yang pernah dijerat tindak pidana. Maka dengan begitu, dapat memperbaiki kualitas pemilu dan pemerintahan yang dipilih melalui proses pemilu.
"Ini merupakan langkah progresif dalam upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas," katanya, Jumat (13/04/2018).
Dilanjutkannya, berdasarkan Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut yakni tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
"Sementara usul larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg itu tercantum pada Pasal 8 huruf (j) PKPU Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota," jelas Is.
Dibuatnya peraturan ini dimaksudkan agar warga masyarakat dapat memilih wakil rakyat dengan rekam jejak yang baik. Apabila kandidat yang ditampilkan berkualitas dengan memiliki reputasi yang baik dan tidak bermasalah, maka pemilunya pun ikut berkualitas sehingga partisipasi masyarakat pun tinggi.
Diketahui, wacana pelarangan muncul setelah melihat beberapa calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat proses Pilkada 2018 berjalan. Oleh karenanya, KPU ingin melarang mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019 untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih.
-
Uncategorized4 minggu yang laluDerita Suami Pasien Bersalin RSUD Wonosari, Bayi Meninggal, Luka Bekas Operasi Istri Bernanah Berbulan-bulan
-
Budaya4 minggu yang laluTradisi Bukaan Kyai Cupu Panjolo, Berikut Simbol-simbol yang Muncul
-
Uncategorized4 minggu yang laluTak Ada Sengketa Pilur, Lurah Terpilih Bakal Dilantik 26 November
-
Uncategorized3 minggu yang laluDiduga Bermuatan Solar Ilegal, Truk Tangki Berkapasitas Ribuan Liter Diamankan Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluKnalpot Brong Jadi Incaran Khusus Operasi Patuh Progo 2026
-
Uncategorized3 minggu yang laluManajer KDKMP Sudah Ditempatkan di Gunungkidul, Beberapa Kalurahan Belum Punya Gerai
-
Uncategorized4 minggu yang laluDukung Program Strategis Pemerintah, KSPSI Dorong Penguatan Pengawasan Hingga Level Bawah
-
Uncategorized4 minggu yang laluGadaikan Motor Rekannya, Seorang Pemuda Diringkus Polisi
-
Uncategorized3 minggu yang laluSerangan Binatang Liar Ancam Ternak di Wilayah Selatan Gunungkidul, Warga Diminta Waspada
-
Uncategorized4 minggu yang laluDua Oknum Kejaksaan di Gunungkidul Diduga Terlibat Skandal Asusila
-
Uncategorized4 minggu yang laluBMKG Prediksi Hujan di Gunungkidul Baru Turun Desember, Ini Penjelasannya
-
Uncategorized3 minggu yang laluDana Desa Gunungkidul Turun Drastis, Kalurahan Tetap Diminta Maksimalkan Penyerapan
