Marak Warga Tuntut Mundur, Paguyuban Dukuh Minta “Perlindungan” Pemerintah

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Dalam kurun waktu sebulan ini sudah ada 4 Kepala Dukuh yang dituntut mundur oleh warganya. Hal ini pun menjadi perhatian paguyuban dukuh di Kabupaten Gunungkidul (Janaloka), Jumat (27/01/2023) pagi puluhan dukuh dari berbagai kapanewon melakukan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama dengan jajaran lainnya.

Kedatangan puluhan dukuh ini untuk berkeluh kesah kepada pemerintah. Selama sebulan terakhir ada 4 aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat dengan menuntut mundur dukuh mereka, berbagai hal menjadi alasan masyarakat melakukan aksi ini. Empat kejadian ini terjadi di beberapa daerah 2 diantaranya berhasil diselesaikan secara mufakat dan damai, sehingga tidak ada pengunduran diri.

Namun 2 kejadian yakni di Padukuhan Slingi Kalurahan Umbulrejo dan Padukuhan Gedong, Kalurahan Sawahan hingga terjadi pengunduran diri dukuh tersebut adat adanya aksi demo dan banyaknya tuntutan warga. Paguyuban Dukuh Gunungkidul (Janaloka) tidak menginginkan hal semacam ini terjadi kembali, seharusnya segala permasalahan bisa dibicarakan dengan kepala dingin dan terbuka sehingga ada titik temu yang baik.

“Dalam satu bulan ada 4 aksi, 2 diantaranya sampai berujung pengunduran diri. Nah ini yang harus diantisipasi bersama-sama,” papar Ketua Bidang Pemberdayaan Paguyuban Janaloka, Sti Bakti Surana usai audiensi berlangsung.

Para dukuh ini pun menyampaikan berbagai keluhan di lapangan dan meminta pemerintah kabupaten Gunungkidul memiliki peranan aktif dalam menyikapi kejadian seperti ini. Misalnya ada regulasi yang jelas, bila ada dukuh yang menghadapi permasalahan sosial dengan masyarakatnya.

“Lurah seharusnya juga bisa mencarikan jalan tengah bila ada permasalahan di daerahnya (dukuh dan warga). Digali penyebabnya dan mencari solusi, jangan ada pembiaran,” ucap dia.

“Jangan sampai hanya disebabkan oleh oknum yang tidak suka kemudian sampai seperti ini. Ya di manapun tempat pasti ada yang tidak suka, kami harap kasus itu tidak terulang lagi kecuali misalkan ada pelanggaran hukum atau pelanggaran yang berbau kriminal, nah itu udah itu terserah masyarakat mau bagaimana (minta mundur) kalau itu kan enggak ada (kriminal). Harusnya bisa dimediasi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gunungkidul, Sujarwo mengatakan, para Dukuh di Kabupaten Gunungkidul mengalami keresahan karena adanya kejadian demo di beberapa padukuhan yang meminta Kepala Dukuh mereka mengundurkan diri. Janaloka berharap kejadian-kejadian semacam ini tidak terjadi, dan pemerintah memiliki peranan dalam menanggulanginya.

“Masalah yang dihadapi oleh dukuh itu kan bisa dipetakan to, apakah itu masalah hukum, disiplin atau kurangnya kinerja dan pelayanan atau memang di masyarakat ada konflik sosial. Nah cara penyelesaiannya harus sesuai dengan masalah yang dihadapi,” ucap Sujarwo.

“Terkait dengan aturan, kalau ada indikasi seorang dukuh melakukan pelanggaran hak dan kewajiban bisa diproses sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Ada tahapannya dilakukan pemeriksaan oleh pak Lurah hingga surat teguran. Ada pembinaan,” imbuh dia.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tadi pagi ada beberapa usulan dari Janaloka yang harapannya bisa direalisasikan oleh pemerintah yakni pembuatan regulasi yang kuat adan upaya pemerintah untuk melindungi para dukuh.

“Kalau dimungkinkan bisa ada regulasi yang jelas,” tutup Sujarwo.