Menilik Rencana Prestisius Pemkab Gunungkidul, Ajukan Proyek-proyek Kakap Senilai 1,7 Triliun

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul beberapa hari lalu melakukan pertemuan dengan Tim Percepatan Pembangunan Gunungkidul terkait dengan rencana pembangunan sejumlah gedung pemerintahan serta infrastruktur lain yang menunjang pelayanan publik. Adapun dalam pembahasan rencana pembangunan tersebut ke depannya akan diusulkan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN yang kemudian dikerjakan oleh kabupaten. Besaran anggaran yang dibutuhkan sendiri nilainya sangat fantastis, ada yang puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai proyek prestisius ini sendiri mencapai 1,7 triliun.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Gunungkidul, Sunaryanta; Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, Sekda Gunungkidul, Drajad Ruswandono; sejumlah Kepala OPD, anggota Tim Percepatan Pembangunan Gunungkidul, hingga sejumlah konsultan dari 3 rekanan. Masing-masing konsultan memaparkan gagasan mereka untuk membangun gedung dan infrastruktur di Gunungkidul yang rencananya akan diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk bisa mengakses anggaran dari APBN.

Adapun program yang dipaparkan, diantaranya adalah pembangunan Masjid yang berada di kawasan perkantoran terpadu Siraman, Kapanewon Wonosari senilai 70 miliar, rencana pembangunan Sport Centre di kawasan lanud Gading dengan estimasi anggaran 600 miliar, pembangunan RSUD Wonosari di sisi timur senilai 55 miliar, RSUD Wonosari sisi barat senilai 185 miliar, Pasar Tematik Pantai Krakal 85 miliar, pembangunan gedung DPRD Gunungkidul senilai 70 miliar rupiah, dan pemindahan kawasan perkantoran Pemkab Gunungkidul yang diestimasikan menelan anggaran 650 miliar rupiah.

Secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek ini adalah sebesar 1,715 triliun. Pada gedung-gedung tersebut, nantinya akan dilengkapi sejumlah fasilitas yang mumpuni untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Jika disetujui dan mendapatkan alokasi anggaran, proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap.

Kepala Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanta mengungkapkan, sejumlah rencana pembangunan ini nantinya akan diusulkan dan dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Sebab dalam proses penggarapannya nanti diharapkan dapat mengakses anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN. Rencana usulan pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Kalau yang direncanakan tersebut akan diusulkan ke pemerintah pusat menggunakan APBN di tahun-tahun yang akan datang. Sementara untuk Pasar Tematik di Pantai Krakal masuk rencana penggunaan DAK Fisik Bidang Perdagangan di tahun 2022 mendatang,” kata Sri Suhartanta, Selasa (07/09/2021).

Berkaitan dengan besaran anggaran yang diusulkan itu merupakan estimasi. Namun demikian terkait dengan realisasinya ke depan pemerintah akan mengikuti mekanisme dan kebijakan lebih lanjut lagi sesuai dengan arahan pimpinan.

“Harapannya rencana usulan infrastruktur menggunakan APBN ini dapat terealisasi ke depan. Sehingga indeks infrastruktur daerah dapat semakin meningkat,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta menambahkan, rencana pembangunan ini merupakan kepentingan rakyat dan pemerintahan. Di mana harapan ke depan layanan masyarakat serta akses-akses lainnya akan lebih mudah dan pastinya representatif.

“Untuk itu program dan konsep harus terus dijalankan, meski keterbatasan APBD dan pendanaan yang sangat besar. Regulasi menjadi hal yang dibutuhkan, termasuk dengan keterlibatan dewan dalam fungsi pengawasan,” kata Sunaryanta.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Gunungkidul, Arif Setiadi mengingatkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Mulai dari skala prioritas pembangunan di Gunungkidul. Ia juga memaparkan bahwa pembangunan besar tersebut harus memiliki dengan peningkatan sektor lainnya.

Di samping itu juga harus holistik, komperhensif dengan kepentingan kabupaten, provinsi, hingga pusat. Pemilihan program harus selektif betul agar berdampak pada perekonomian masyarakat Gunungkidul.

“Skala prioritas harus dipikirkan dan dipertimbangkan. Begitu pula dengan sumber pendanaan harus diperhatikan apakah menggunakan APBD Kabupaten, pasti itu sangat membebani. Kalau sumber pendanaannya lain, seperti APBN itu ada kemungkinan bisa,” kata Arif Setiadi.

Ia menggarisbawahi, rencana pembangunan ini harus dikoordinasikan dengan matang. Jika sekiranya dapat ditembus sejumlah yang dipaparkan pastinya akan sangat hebat. Perencanaan ini harus sangat dipersiapkan sebaik mungkin, karena hal tersebut merupakan pembangunan yang sangat besar.

“Perencanaan ini menjadi kunci termasuk dengan skala prioritasnya. Sepanjang dokumennya perencanaannya itu bagus, memamg dibutuhkan dan menjadi konsen daerah dan pusat, kemungkinan bisa. Kalau terealisasi cepat itu hebat lah,” imbuh dia.

Sementara itu, anggota DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto memaparkan, sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Gunungkidul, dirinya masih belum mengetahui rencana atau konsep pembangunan tersebut. Untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan nilai anggaran yang fantastis tersebut perlu dipersiapkan dengan matang. Termasuk koordinasi dengan lintas sektoral.

“Jika masih dalam perencanaan saya rasa tidak masalah karena masih dalam tahapan tataran, mungkin ini masih akan menjadi bahasan oleh bupati dan jajaran. Nanti bila sudah matang di internal mereka akan segera disampaikan ke banggar. Ya nanti kita akan lihat bagaimana program tersebut jika sudah dipaparkan,” ucap Ari Siswanto.

Berkaitan dengan anggaran yang sangat besar yaitu 1,7 triliun itu, pastinya tidak akan mampu direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Terlebih pada kondisi sekarang ini, kondisi keuangan pusat lebih difokuskan untuk penanganan covid dan dana transfer ke daerah juga berkurang. Perlu adanya penyesuaian, sehingga kemungkinan 1 atau 2 tahun ke depan diperkirakan rencana ini belum mungkin hal ini bisa direalisasikan.

“Bayangan kami akan sulit untuk menembus anggaran tersebut jika melihat kondisi keuangan seperti ini. Kecuali memang jika sudah ada ngengrengan sejak dulu dan pak bupati memiliki banyak koneksi dan strategi lain,” papar Ari.

Jika memang kondisi ekonomi sudah pulih, pembangunan infrastruktur merupakan hal yang patut dilakukan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Namun lagi-lagi ia menyebut bahwa memang butuh penyesuaian.

Terpisah, politisi asal partai Demokrat, Eko Rustanto mengungkapkan sebagai wakil rakyat pastinya nanti akan terlibat dalam pengawasan terkait dengan rencana-rencana pembangunan infrastruktur yang digagas oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul. Berkaitan dengan rencana usulan pembangunan untuk menuju Gunungkidul yang lebih maju ini dirinya mendukung penuh. Namun demikian menurut dia semuanya harus sesuai dengan porsi dan dibahas matang-matang.

“Jika rencana tersebut terealisasi akan sangat luar biasa sekali. Gunungkidul akan menjadi daerah yang maju dan mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat. Selain mendukung, kami tentunya akan melakukan pengawasan dari perencanaan hingga eksekusinya,” papar Eko Rustanto.

Pihaknya meminta pemerintah untuk mematangkan perencanaanya sehingga ke depan rencana tersebut akan tetap berjalan. Berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan hingga menyentuh 1,715 triliun itu nantinya tidak akan mengganggu APBD Gunungkidul, sebab anggaran yang dibidik nantinya adalah dari APBN.

“Anggaran yang dibutuhkan hampir sama dengan APBD Gunungkidul. Ya dengan anggaran besar ini harapannya semua terealisasi dengan baik dan ada komitmen yang kuat agar tidak ada permainan,” ucap anggota Komisi B DPRD Gunungkidul tersebut.