Minimalisir Pelanggaran, Bawaslu Libatkan Perempuan dalam Pengawasan Pemilihan Umum

Wonosari,(pidjar.com)– Mendekati tahun politik sejumlah persiapan dan tahapan mulai dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pengawas pesta demokrasi, dalam hal ini adalah Bawaslu. Di daerah, sosialisasi mulai diadakan oleh Bawaslu Gunungkidul dengan menyasar sejumlah kalangan. Seperti pada Selasa (11/10/2022) kemarin, sosialisasi menyasar kelompok perempuan untuk meningkatkan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu hingga pengawasannya.

Anggota Bawaslu Gunungkidul Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Rosita mengatakan peranan perempuan baik sebagai peserta maupun pengawas pemilu masih perlu ditingkatkan kembali. Berdasarkan data yang ada, di tahun 2019 dan 2020 lalu keterlibatan perempuan sebagai peserta baru sekitar 50 persen sedangkan sebagai pengawas masih tergolong rendah yaitu 18 persen.

“Setiap tahun penyelenggaraan sebenarnya peranan perempuan meningkat tapi memang masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan kembali. Sebagai contoh peranan perempuan sebagai pengawas di tahun 2019 dan 2020 itu baru 18 persen, itu angka nasional,” ucap Rosita.

Hal inilah yang menjadi sebuah PR bagi Bawaslu untuk memberikan edukasi kepada perempuan untuk ikut dalam demokrasi. Perempuan memiliki hak yang sama  peranan yang penting namun tingkat percaya diri dan mentalitas mereka yang masih belum terasah serta muncul.

“Ketertarikan, mentalitas dan tidak percaya diri inilah yang menjadi kendala perempuan selama ini masih belum banyak yang terjun dalam dunia politik, pengawasan dan peserta,” imbuhnya.

Di Gunungkidul sendiri sebenarnya periode lalu sudah ada Gerakan Perempuan Mengawasi yang kinerjanya lumayan bagus. Di tahun politik yang akan datang gerakan ini akan kembali dioptimalkan.

Strategi yang dilakukan Bawaslu adalah dengan menggandeng forum-forum perempuan untuk memberi edukasi dan melakukan aksi nyata. Misalnya perenan perempuan untuk menangkal praktik money politik saat menjelang pemilihan, sebab money politik selama ini seolah menjadi hal yang biasa dilakukan. Belum lagi berkaitan dengan praktik-praktik politik curang lainnya.

“Untuk meningkatkan keterlibatan atau peranan perempuan kita adakan sosialisasi dengan forum agar wawasan mengenai potensi pelanggaran dan politiknya lebih luas. Sehingga di lingkungan mereka bisa mengawasi dan melaporkan ke petugas untuk ditindak lanjuti. Peranan perempuan harus meningkat kembali dalam pesta demokrasi tahun 2024,” jelas dia.