Politik
Parpol Yang Tidak Laporkan Dana Kampanye Terancam Sanksi Diskualifikasi


Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul mengimbau kepada seluruh partai politik untuk melaporkan dana kampanye. Pelaporan diharapkan maksimal dilakukan pada H-1 kampanye atau pada tanggal 22 September 2018 mendatang. Jika tidak melaporkan dana kampanye sampai batas waktu yang ditentukan, maka parpol akan didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tahapan Pemilu 2019 mendatang.
Ketua KPU Gunungkidul, Zaenuri Ikhsan mengatakan, hal pelaporan dana kampanye merupakan hal yang sangat penting. Ia menegaskan kepada Parpol untuk taat dalam melaporkan dana kampanye yang dimiliki masing-masing partai. DAlam peraturan sanksinya sendiri cukup berat terkait pelaporan dana kampanye yaitu bisa dibatalkan sebagai peserta Pemilu
“Pelaporan itu menjadi penting, termasuk tentang penerimaan sumbangan. Kemudian penerimaan dan pengeluaran di akhir setelah pemungutan suara. Tidak boleh terlambat,” ujar Zaenuri, Sabtu (15/09/2018) kemarin.
Untuk sumber dana sendiri diperbolehkan perorangan, maupun kelompok atau badan usaha dengan batasan tertentu. Untuk perorangan maksimal Rp2,5 Miliar sementara untuk badan usaha Rp 25 Miliar. Jika melebihi ketentuan harus diberikan menjadi kas negara, dan ada sanksi.
“Jika perorangan, ia menyumbang beberapa kali boleh, tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari yang ditentukan, yakni maksimal Rp 2,5 miliar. Begitu pula dengan kelompok ataupun badan usaha,” kata dia.
Zaenuri mengharapkan semua Parpol yang mengikuti Pemilu maupun Bacaleg dapat mengikuti aturan yang ada. Partai dihimbau untuk menyerahkan tim kampanye satu hari sebelum masa kampanye.
“Itu juga wajib karena sangat beresiko pada proses kampanye, termasuk izin ke kepolisian,” tegas dia.

Sosialisasi pelaporan dana kampanye yang digelar KPU Gunungkidul pada Sabtu (15/09/2018) kemarin (Foto by Kelvian Adhi)
Selain dana kampanye, KPU juga menyoroti pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). KPU sendiri mulai mensosialisasikan terkait aturan kampanye dan dana kampanye agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran dari partai politik maupun Calon Legislatif (Caleg) saat nanti pelaksanaan.
“Kami akan sampaikan, fasilitasi menyiapkan tempat-tempat yang bisa dilakukan kampanye termasuk pemasangan alat peraga. Kami juga sudah koordinasi Pemkab (Pemerintah Kabupaten), Gunungkidul terkait zonasi kampanye,” terang Zaenuri.
Sebelumnya, terkait kampanye tidak hanya kampanye secara langsung yang akan diawasi, tetapi aktivitas di media sosial. Kapolres Gunungkidul, AKBP Ahmad Fuady mengatakan dalam menghadapi Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 2014.
“Saat itu (2014), belum ada isu-isu SARA, ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial yang menjadi pemicu kerusuhan di masyarakat,” ucap Fuady.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pihak kepolisian melakukan Patroli Cyber. Jika ada yang menyebarkan ujaran kebencian, berita palsu, apabila ada yang memenuhi unsur dapat dipidanakan dengan Undang-Undang ITE.
-
Uncategorized1 minggu yang lalu
Perebutan Gelar Triple Crown 2025 di Indonesia Indonesia Derby 2025
-
Sosial1 minggu yang lalu
Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit Tingkatkan Kapasitas Petani di Sumatera Utara
-
event1 minggu yang lalu
Gunungkidul Geopark Night Specta Kembali Digelar, Simak Jadwal dan Bintang Tamunya
-
musik1 minggu yang lalu
Tahun ke-11, Prambanan Jazz Festival Gaet Kenny G dan EAJ
-
Budaya1 minggu yang lalu
Yogyakarta International Dance Festival Digelar di Jogja, Diikuti 8 Negara
-
Info Ringan6 hari yang lalu
Semarak Ulang Tahun Perak Tunas Mulia, Gelar Sarasehan Pendidikan Tamasya
-
seni2 hari yang lalu
Asmatpro Tampilkan Showcase di Jogja Fashion Trend 2025
-
Uncategorized2 hari yang lalu
Komitmen Dukung Kopi Lokal, KAI Daop 6 Yogyakarta Bagikan 750 Gelas Kopi Gratis ke Penumpang
-
event11 jam yang lalu
Lewati Rute 6 Candi, Belasan Negara Bakal Ramaikan Sleman Temple Run 2025
-
Pendidikan11 jam yang lalu
UMY Punya Lapangan Sepak Bola Berstandar FIFA, Siap Lahirkan Atlet Muda