fbpx
Connect with us

Politik

Parpol Pengusung Sepakat, Bupati Badingah Netral Dalam Pilpres 2019

Published

on

Wonosari,(pidjar.com)–Pertanyaan besar terkait ke mana Bupati Badingah akan berlabuh dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 terjawab sudah. Sejumlah partai koalisi maupun pendukung pasangan Badingah-Immawan dalam Pilkada Gunungkidul 2015 silam sepakat bahwa orang nomor satu di Kabupaten Gunungkidul tersebut akan netral. Artinya, Badingah tidak akan dimasukan ke dalam tim sukses salah satu pasangan Capres-Cawapres. Sebelumnya, Badingah sempat diklaim oleh tim kampanye nasional Joko Widodo-Maaruf Amin Gunungkidul akan masuk dari bagian tim kampanye yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Gunungkidul, Arif Setiadi menuturkan, dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan bisa meredakan kegaduhan politik yang muncul pasca kabar akan dimasukannya Bupati ke dalam salah satu tim kampanye Pilpres. Menurut Arif, tak hanya Badingah saja yang disepakati akan netral, Wakil Bupati Immawan Wahyudi juga disepakati akan menempuh yang sama. Tidak akan ada salah satu dari duet pemimpin Gunungkidul tersebut yang akan ikut dukung mendukung kandidat Capres dan Cawapres.

“Baik Bu Badingah maupun Pak Immawan akan netral dalam Pilpres 2019 mendatang,” ucap Arif, Selasa (18/09/2018) siang kemarin.

Arif berharap agar dengan tidak menyeret Badingah dan Immawan dalam panasnya Pilpres, fokus keduanya dalam membangun Gunungkidul bisa terjaga. Pihaknya tidak menginginkan eksekutif yang saat ini tengah menjalani tugas erat dalam melayani masyarakat, konsentrasinya terpecah oleh ajang tersebut.

“Biar keduanya konsentrasi dalam pelayanan, pengelolaan keuangan yang baik, dan pelaksanaan seluruh kebijakan daerah,” paparnya.

Sementara itu, salah satu pengurus teras di DPD PAN Gunungkidul, Suwondo menambahkan, kesepakatan perihal netralnya Bupati Badingah dalam Pilpres merupakan hasil kesepakatan dari partai pendukung dan pengusung pasangan Badingah-Immawan. Pertemuan sendiri dilangsungkan sebanyak 3 kali oleh pengurus PAN, Golkar, Hanura dan Nasdem bersama dengan Bupati Badingah.

Suwondo mengakui bahwa pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut munculnya berita di sejumlah media massa perihal Badingah yang akan masuk menjadi timses salah satu kandidat. Suwondo sendiri menuturkan, dalam pertemuan, Bupati masih belum menjawab permintaan dari parpol tersebut. Badingah sendiri dalam pertemuan meminta waktu 2 hingga 3 hari untuk menyatakan sikap resmi. Hingga akhirnya pada beberapa waktu berselang, pihaknya mendapatkan kepastian bahwa Badingah menyetujui permintaan tersebut.

“Memang jawaban yang kami dapat tidak langsung dari beliau akan tetapi dari Pak Priyadi yang mengatasnamakan kerabat dekat ibu (Bupati Badingah). Kami sebenarnya ingin jawaban langsung dari Bupati akan tetapi ya tidak apa-apa,” beber Suwondo.

Ia membantah bahwa keputusan Bupati untuk tetap netral tersebut karena adanya tekanan dari PAN. Suwondo memaparkan bilamana keputusan netral tersebut merupakan hasil kesepakatan dari perwakilan parpol pendukung Badingah dalam Pilkada 2015 silam.

“Sejak pertemuan yang pertama, semua sepakat dan meminta Bupati agar netral dan bisa sepenuhnya menjalankan tugas pemerintahan hingga 2021 mendatang,” tandasnya.

Pernyataan Badingah yang akhirnya diputuskan netral ini juga diamini oleh Partai Nasdem. Ketua DPD Partai Nasdem Gunungkidul, Suparjo memastikan tidak akan memasukan nama Badingah ke tim kampanye nasional yang akan didaftarkan ke KPU. Partai Nasdem memilih langkah ini agar pemerintahan Gunungkidul saat ini tidak terganggu oleh hiruk pikuk yang terjadi dalam Piplres. Pihaknya menyadari bahwa masyarakat jauh lebih membutuhkan sosok pemimpin daripada ajang kontestasi Piplres semacam ini.

“Biar kami (parpol) saja yang bertarung. Bu Badingah jauh lebih dibutuhkan masyarakat Gunungkidul,” tegas Suparjo.

Suparjo menyoroti, keputusan ini adalah yang terbaik. Pihaknya menginginkan Bupati agar menyelesaikan PR besar selama kepemimpinannya di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu yang signifikan adalah menurunkan angka kemiskinan yang membelenggu masyarakat.

Menurut Suparjo, angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sendiri saat ini masih menyentuh angka 18,7 %. Ia berharap agar di sisa 2 tahun masa baktinya, Bupati bisa fokus dalam menekan angka ini seminimal mungkin.

“Konsentrasi di kesejahteraan masyarakat, jangan terganggu Pilpres,” tutupnya.

Advertisement

Facebook Pages

Advertisement

Pariwisata

Berita Terpopuler