Partai Golkar Beri Catatan Akhir Tahun untuk Pemda DIY

Jogja, (pidjar.com) – Menjelang akhir tahun, Fraksi Partai Golkar DPRD DIY memberikan catatan atas kinerja Pemda DIY selama setahun. Beberapa poin capaian kinerja menjadi perhatian dari partai berlambang pohon beringin ini.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY, Syarif Guska Laksana mengatakan, menilik catatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY belum tercapai sampai dengan Triwulan III tahun 2024. Diantaranya adalah angka kemiskinan di DIY serta Indeks Gini.

“Angka kemiskinan di DIY masih cukup tinggi. Sampai Triwulan III tahun 2024 ini angka kemiskinan di DIY mencapai 10,83 persen,” katanya di Yogyakarta, Rabu (4/12/2024).

Syarif menyebut, target angka kemiskinan di DIY berdasarkan RPJMD tahun 2024 sebesar 10,16 persen. Artinya, capaian penurunan angka kesikinan di DIY baru mencapai 93,81 persen sampai Triwulan III ini. Angka tersebut jauh di atas angka rata-rata nasional 9,03 persen pada Juli 2024.

“Dalam tiga tahun terakhir, angka kemiskinan di DIY selalu di atas target yang diharapkan. Apakah indikator kemiskinan berbasis pengeluaran masih relevan untuk kasus DIY ? Mengingat baseline kemiskinan menurut BPS tahun 2024 sebesar Rp. 602.437/kapita/bulan,” jelasnya.

Syarif mempertanyakan apakah baseline tersebut masih relevan digunakan di DIY, mengingat resilensi pangan di DIY cukup tinggi. Menurutnya, tingginya angka kemiskinan di DIY yang melebihi rata-rata angka kemiskinan nasional dikarenakan resilensi ketahanan pangan dan kepemilikan aset di DIY yang cukup tinggi. Sebab banyak masyarakat di DIY yang mengandalkan ketahanan pangan karena kebutuhan pangannya tercukupi oleh lingkungan, gotong royong masyarakat yang luar biasa serta adanya kepemilikan aset seperti pohon jati dan ternak yang bisa menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Selain itu, masyarakat DIY bukan merupakan masyarakat yang konsumtif, sehingga pengeluaran masyarakat bisa ditekan yang mengakibatkan pengeluaran masyarakat di bawah baseline angka kemiskinan,” paparnya.

Syarif menambahkan, Indeks Gini di DIY juga masih jauh dari target yang ditentukan, bahkan di atas angka rata-rata nasional. Indeks Gini di DIY tahun 2024 berada pada angka 0,435 pada Maret lalu. Angka ini melebihi target RPJMD 2024 yakni di angka 0,419.

“Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa capaian target Indeks Gini di DIY masih jauh dari harapan, bahkan melebihi rata-rata Indeks Gini nasional sebesar 0,379. Hal ini menujukkan di DIY masih terjadi ketimpangan kekayaan yang cukup tinggi di dalam masyarakat,” imbuhnya.

Syarif menilai, rendahnya capaian Indeks Gini DIY karena adanya ketimpangan wilayah. Pembangunan wilayah selatan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan wilayah utara. Hal ini pararel dengan tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dibandingkan wilayah utara (Sleman dan KotaYogyakarta).

“Angka kemiskinan tahun 2024 di Bantul sebesar 11,66 persen, Gunungkidul 15,18 persen, Kulon Progo 15,62 persen sedangkan di Kota Yogyakarta 6,26 persen dan Sleman 7,46 persen,” katanya.

Selain Indeks Kinerja Utama, lanjut Syarif, yang masih jauh dari target yang ditentukan adalah persoalan Dana Keistimewaan (Danais). Lebih dari 10 tahun keistimewaan DIY, Danais yang sudah digelontorkan oleh APBN lebih dari Rp 10 triliun. Dana triliunan tersebut dialokasikan untuk 5 kewenangan yaitu kewenangan kebudayaan, tata ruang, pertanahan, kelembagaan serta Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Pertanyaannya, apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai? Karena salah satu tujuan keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sementara angka kemiskinan DIY, Indeks Gini, persoalan lingkungan atau sampah di DIY masih belum terselesaikan dengan tuntas di DIY, ” tandasnya.

Syarif mencotohkan, penutupan TPST Piyungan menjadikan persoalan sampah di DIY tidak selesai dan sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun. Desentralisasi pengelolaan sampah justru menjadi petaka bagi Kota Yogyakarta yang relatif tidak mempunyai lahan dalam pengelolaan sampah.

“Hal ini menjadi problematika yang sampai
sekarang belum terurai,” ungkapnya.

Oleh karena itu, jelas Syarif, Fraksi Partai Golkar DIY, memandang perlunya Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai digenjot oleh Pemda DIY secara optimal agar setidaknya mendekati target yang diharapkan.

“Danais perlu dipergunakan untuk menggenjot indikator tersebut agar ketimpangan, kemiskinan, persoalan sosial, lingkungan tidak semakin dalam,” pungkasnya.
(Ken).