Pemerintah Akan Kembali Beli Beras Hasil Panen Petani Gunungkidul

Wonosari,(pidjar.com)– Belum lama ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berencana akan menggalakkan gerakan membeli beras dari petani lokal. Hal ini dilakukan karena hasil pertanian yang di daerah ini baik padi maupun palawija melimpah. Di sisi lain juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal Gunungkidul.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Rismiyadi mengatakan, Gunungkidul selama ini dikenal dengan daerah penghasil padi yang melimpah. Namun demikian, selama ini beras lokal hanya dikonsumsi pribadi oleh pemiliknya. Belum begitu banyak yang dijual untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Maka dari itu, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul menggagas pembelian beras lokal oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan begitu beras lokal dapat terangkat namanya, dan menjadi solusi pagi petani Gunungkidul agar mendapatkan untung dari sektor pertanian.

“Ini sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani Gunungkidul pasca panen. Hasil yang didapat bisa dipasarkan memenuhi kebutuhan ASN,” papar Rismiyadi.

Nantinya skema yang akan diterapkan yakni, masing-masing ASN bisa membeli beras lokal 5 kilogram dengan harga Rp 55.000. Harga yang dipatok tentunya sesuai dengan harga di pasaran. Saat ini, DPP tengah intensif berkoordinasi dengan OPD di Pemkab Gunungkidul untuk mensukseskan program tersebut.

“Sudah ada 15 OPD yang bersedia, nah nanti akan terus diperluas kembali,” ujar dia.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya mensejahterakan petani, DPP telah dan akan membangun lumbung pangan di sejumlah lokasi. Bangunan tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai tempat mengolah padi petani menjadi beras siap jual. Mulai dari penyimpanan, penggilingan hingga pengemasan.

Beberapa lumbung pangan telah dibangun dan mulai dioperasikan. Salah satunya adalah di Kalurahan Semin, Kapanewon Semin. Di tempat ini, mesin yang ada mampu mengolah 80 ton gabah menjadi beras.

“Beberapa sudah ada yang dibangun dan mulai berproduksi. Kami juga antisipasi gabah Gunungkidul dibawa ke daerah lain untuk digiling dan dikemas menjadi beras diberi label daerah luar dan dijual lagi ke Gunungkidul,” ucapnya.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Luh Gede Suastini, mengatakan jika keberadaan LPM di masyarakat sangat strategis untuk mendukung perkembangan bisnis padi di suatu daerah, selain itu juga dapat memperkuat ketahanan pangan dan cadangan pangan di suatu wilayah.

“Di Gunungkidul sampai sekarang total ada 4 LPM yang tersebar di Karangmojo, Ponjong, Semin, dan Paliyan,” jelasnya.

Dijelaskannya, LPM ditujukan untuk mengantisipasi ketika terjadi suatu bencana alam. Ketika LPM sudah dibangun maka akselerasi bantuan pangan akan lebih cepat didistribusikan ke masyarakat. LPM sendiri merupakan amanah dari UU tentang pangan yang harus difasilitasi dan didukukung oleh pemerintah.

“sebagian LPM diambil berasnya untuk memenuhi kebutuhan beras lokal untuk ASN,” ucapnya.

Ia menambahkan jika pada tahun ini tidak ada penambahan pembangunan LPM di Gunungkidul. Hal itu karena Gunungkidul bukan menjadi lokasi prioritas dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikin Pihaknya selalu mengusulkan adanya penambahan LPM di Gunungkidul ke Pemerintah Pusat.

“Itu sumbernya kan dari DAK Pusat, tahun ini karena bukan lokasi prioritas maka tidak ada penambahan di Gunungkidul,” ucapnya saat ditemui.

“idealnya setiap daerah yang produktifitas padinya tinggi maka perlu LPM, kalau tidak ada produksi ya tidak jalan. Sejauh ini belum ada hitungan jumlaj ideal karena patokannya hanga sentra produksi padi seperti di Ponjong, Semin, dan Karangmojo,” tambah dia.

Lurah Semin, Tri Sutarno menambahkan tahun 2023 ini pemerintah Kalurahan Semon akan memulai pemasaran beras lokal untuk ASN di Kapanewon Semin. Termasuk nantinya bantuan berupa beras (BPNT) bagi keluarga kurang mampu juga akan diambilkan dari beras lokal.

“2023 ini akan kami mulai program beras lokal untuk ASN dan penerima bantuan pemerintah,” terang Lurah Semin.