Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu Gunungkidul Akan Mulai Ajukan Anggaran Kegiatan ke Pemerintah

Wonosari,(pidjar.com)–Meski penyelenggaraan Pemilihan Umum masih 3 tahun lagi, yaitu pada tahun 2024 mendatang, namun sejumlah persiapan akan dimulai pada tahun 2022 mendatang.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono mengatakan bahwa sejumlah tahapan menyongsong Pemilu 2024 akan segera dimulai jajarannya. Beberapa diantaranya yaitu mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia internal, kerjasama stakeholder, dan sosialisasi regulasi untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum.

“Tahapan sendiri akan dimulai pada 2022 mendatang,” kata Is Sumarsono, Selasa (19/10/2021).

Saat ini pihaknya tengah mengajukan anggaran ke pemerintah untuk memulai tahapan-tahapan tersebut. Adapun untuk sosialisasi berkaitan dengan kepesertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sekarang ini belum diusulkan.

“Untuk hal itu belum dianggarkan. Tapi jika sudah pasti tahapannya akan bisa dianggarkan,” imbuh dia.

Disinggung mengenai anggaran yang diusulkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, pihaknya masih belum menganggarkan. Termasuk belum merinci kebutuhan anggaran tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani menambahkan, di Gunungkidul sendiri tahapan Pemilu masih belum dilakukan. Sebab pihaknya masih menunggu kesepakatan penyelenggaraan pemilihan umum oleh pemerintah dengan DPR RI.

“Masih menunggu keputusan kapan hari pemungutan suara dilakukan. Setelah ada keputusan ini akan segera menindak lanjuti dengan tahapan yang sesuai dengan ketentuan,” ucap Ahmadi Ruslan Hani.

Kendati demikian, dalam waktu dekat ini, KPU Gunungkidul akan melaksanakan pendidikan pemilih yang dikemas dalam pendidikan kader demokrasi desa dan pendidikan pemilih di beberapa kalurahan. Pihaknya akan menggandeng sejumlah pihak dalam hal ini agar bisa ikut terlibat dalam mengedukasi masyarakat umum serta pemilih pemula.

“Pendidikan pemilih ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang,” ucapnya.

Dengan adanya edukasi yang dimulai sejak awal, diharapkan masyarakat mulai lebih paham mengenai demokrasi serta bagaimana asas yang ada. Berdasarkan evaluasi Pilkada 2015 dsn 2020 lalu partisisipasi masyarakat mengalami peningkatan hingga mencapai 10 persen.