Pilkada 2020 Mendatang, Anggaran Diperkirakan Capai Puluhan Miliar Rupiah

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pasca diselenggarakan pemilihan umum presiden dan anggota legislatif di bulan April 2019 lalu, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul masih melakukan serangkaian kegiatan untuk menyongsong helatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hajatan untuk memilih pemimpin Gunungkidul ini rencananya akan digelar pada tahun 2020 mendatang. Saat ini, koordinasi antara KPU dengan pemerintah kabupaten terus dilangsungkan untuk menentukan sejumlah kebijakan termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut. Anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 ini sendiri diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, jajarannya bersama Pemkab Gunungkidul dalam hal ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah melakukan koordinasi awal mengenai pengajuan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang. Kendati demikian, penyusunan kebutuhan anggaran pun masih dalam proses sehingga belum ditentukan secara pasti besaran anggaran yang dibutuhkan.

“Masih dalam proses pembahasan untuk besarannya. Belum difinalkan, masih perlu dikonsultasikan juga,” kata Ahmadi Ruslan Hani, Jumat (28/06/2019).

Adapun nantinya jika anggaran tersebut telah disetujui, maka dana yang dikeluarkan oleh pemkab akan digunakan untuk pengadaan logistik, keperluan honor panitia adhock, dan beberapa keperluan lain yang berkaitan dengan Pilkada.

“Kita juga masih menunggu surat keputusan dari KPU RI. Ndak bisa kalau jalan sendiri, harus ada landasan yang kuat,” imbuh dia.

Beberapa waktu lalu dari KPU Gunungkidul disebut mengusulkan anggaran Pilkada 2020 sebesar 29 miliar rupiah. Namun jumlah ini masih belum disepakati. Masih harus dilakukan pembahasan ulang agar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat daerah ini terdapat efisiensi anggaran.

Kepala Bidang Anggaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Astuti Rahayu mengatakan koordinasi awal dari KPU maupun Bawaslu Gunungkidul telah dilakukan. Atas adanya usulan pertama ini, dari pemkab menggaris bawahi sejumlah usulan yang ada dan terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan.

“Sudah ada usulan proposal dari penyelenggara dan pengawas pemilu. Beberapa waktu lalu sudah kami terima dan kami bahas melalui tim yang dibentuk,” ujar Astuti Rahayu.

Rekomendasi efisiensi anggaran yang dimaksud yakni untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun demikian dari tim TPAD yang dibentuk belum menyepakati nominal yang kemungkinan masih harus diubah. Belum lagi terdapat beberapa yang harus diselaraskan, misalnya saja besaran honor petugas penyelenggara dan pengawas Pilkada.

“Untuk honor sendiri kita masih tunggu koordinasi dengan Provinsi, karena honor maupun anggaran belanja akan disamaratakan untuk daerah penyelenggara Pilkada 2020,” tutupnya.