PNS Dihimbau Tetap Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2019

Wonosari,(pidjar.com)–Bupati Gunungkidul menghimbau Pegawai Negeri Sipil tidak terlibat langsung politik praktis utamanya dalam menghadapi Pemilu 2019 ini. Pesan tersebut disampaikan kepada ratusan PNS anyar yang telah lolos seleksi CPNS 2018.

Sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, PNS dilarang ikut terjun dalam praktik politik. Ia menegaskan secara keseluruhan pegawai negeri harus bersifat netral dalam mensikapi pemilu 2019 agar tidak terjadi gejolak atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Jika di lapangan ditemukan adanya pegawai negeri sipil terlibat dalam praktik politis, jajaran pemkab tidak segan-segan akan memberikan sanksi tegas.

“Sesuai aturan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 akan ada sanksi tegas jika ditemui atau terdapat laporan mengenai adanya PNS yang tidak netral,” terang Badingah, Selasa (12/02/2019).

Sejauh ini, pihaknya terus melakukan pemantauan mengenai ada atau tidaknya PNS yang terlibat politik praktis pada tahun politik ini. Selain itu, kepada para PNS Bupati berpesan untuk menjauhi praktikKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Terlebih kaitanya dengan ketugasan dimasing-masing bidang atau sektor.

Pembekalan pada PNS hari ini, menurut Badingah sangatlah penting. Agar para pegawai baru ini dapat segera menyesuaikan diri dan mengerti apa tugas, hak, dan kewajiban sebagai pegawai. Penyesuaian pada lingkup kerja juga harus segera dilakukan.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar mengatakan penyerahan SK CPNS formasi 2018 sebanyak 386 orang. Sebelumnya terdapat 388 peserta yang lolos, akan tetapi terdapat 2 dokter yang mengundurkan diri dengan alasan pribadi.

“Ini akan langsung diberikan pembekalan atau masa orientasi bagi pegawai yang telah lolos. Dengan demikian diharapkan kewajiban dan apa saja yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil dapat diketahui,” ucapnya.

Usai penyerahan SK dan mengikuti masa orientasi ini, para pegawai selanjutnya akan mengikuti kinerja sebagaimana mestinya. Tentunya ada pendampingan dari jajaran yang sebelumnya telah mumpuni, inovasi dan kreatifitas dalam kinerja juga sangatlah dibutuhkan.

“Mayoritas memang untuk formasi umum, dan formasi khusus lainnya,” tutup dia.