Pemkab Akan Sediakan Internet Publik di Sejumlah Desa dan Obyek Wisata

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul akan menambah jaringan internet publik di puluhan desa di pinggiran dan sejumlah obyek wisata. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan prima ditengah perkembangan pariwisata yang saat ini terus berkembang.

Kepala Bidang Layanan Informatika, Diskominfo Gunungkidul, Kelik Yuniantoro mengatakan, pada tahun 2019 ini pihaknya berencana memasang jaringan internet di seluruh desa yang ada di Gunungkidul. Internet publik sendiri nantinya akan dipasang di balai desa, sehingga desa akan menjadi sebuah pusat informasi dan komunikasi berbasis internet.

“Kalau di suatu wilayah susah sinyal, kan bisa ke desa untuk mengakses internet. Dari pada harus ke gunung atau daerah yang lebih tinggi riskan juga kalau seperti itu,” kata Kelik Yuniantoro, Senin (11/02/2019).

Ia mengatakan, sementaran ini dari 144 desa baru ada 40 desa yang menjadi binaan pihaknya. Tahun 2019 Pemkab memiliki target seluruh desa terpasang internet public. Sehingga, seluruh masyarakat dapat mengakses informasi dan berbagai pengetahuan lain dari internet publik tersebut.

Selain penambahan di desa, pemkab rencananya juga akan melakukan pemasangan internet publik di beberapa daerah yang sejauh ini masih sering kesulitan sinyal. Diantaranya di kawasan pantai selatan, destinasi wisata Ngingrong serta taman kuliner. Untuk uji coba, internet publik akan di pasang di kawasan Pantai Krakal.

“Selama ini kendala dan keluhan berkaitan erat dengan sinyal seluler, maka dari itu ada gagasan seperti ini. Rencananya jajaran kami akan menghadap ibu Bupati dan dinas pariwisata untuk pembahasan lanjutan,” imbuh dia.

Diakui Kelik, sampai dengan saat ini masih terdapat sejumlah desa di Gunungkidul yang kesulitan sinyal. Dalam hal ini, bukan karena daerah masuk dalam kategori blankspot, namun karena dibeberapa desa hanya terdapat tower atau jaringan seluler tertentu.

“Jadi hanya beberapa jaringan saja yang kuat di daerah itu,” kata dia.

Bedasarkan pemetaan, dari 18 kecamatan hanya wilayah perbatasan dan pedesaan yang susah ditemui sinyal. Hal ini karena keterbatasan jumlah operator yang beroperasi di wilayah. Selama ini dari dinas komunikasi dan informasi juga terus berusaha mengikat perusahaan untuk melakukan pendirian tower dan penguatan sinyal.

“Kita juga berkomunikasi dengan pihak perusahaan, tetapi mereka punya pertimbangan sendiri. Kita tidak bisa memaksa untuk mendirikan tower di desa atau kawasan itu, karena ada pertimbangan misalnya jumlah penduduk dan keuntungan investasi,” tambahnya.

Selama ini pula, dari masing-masing desa tidak ada yang berkeluh kesah mengenai lokasi blankspot. Desa biasanya hanya mengajukan penguatan sinyal di beberapa wilayah karena sering sulit mendapatkan sinyal komunikasi.