Politik

PPK dan PPS Tak Netral, Panwaslu Siap Seret ke Ranah Pidana

Diterbitkan

6 tahun yang lalu

pada

29 Maret, 2018

Oleh

Admin

Wonosari,(pidjar.com)–Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kabupaten Gunungkidul memberikan warning khusus pada para anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selama proses Pemilu 2019, semua anggota diminta untuk netral. Jika ditemukan tidak netral, tak hanya diberhentikan, namun ancaman hukumannya juga bisa sampai ke ranah pidana.

Ketua Panwaslu Gunungkidul, Antok mengatakan, pada syarat pendaftaran rekrutmen PPK dan PPS, sudah ada blanko yang menyatakan kebersediaan anggota PPK dan PPS akan netral. Oleh karenanya, apabila dalam prosesnya diketemukan ada yang tidak netral, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi mulai dari pemecatan hingga pidana.

"Jika ada temuan dan laporan pelanggaran kode etik dari PPK dan PPS maka akan kami tindak tegas dengan memberikan sanksi," tuturnya, Kamis (29/03/2018).

Berita Lainnya Pilkada Tinggal 14 Hari Lagi, Begini Kesiapan KPU dan Bawaslu Gunungkidul

Salah satu bentuk netralitas tersebut, lanjut Antok, yakni tidak memihak salah satu parpol dan salah satu calon atau pasangan calon dalam Pemilu 2019. Selain itu, PPK dan PPS juga dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu karena sanksi kasus ini yang menjadi paling berat.

Adapun untuk sanksinya, akan diserahkan kepada DKPP berupa peringatan keras hingga pemberhentian. Jika dalam kasusnya terdapat money politik, maka sanksi berupa pidana yang akan diproses pihak kepolisian.

"Tapi tetap sebelumnya kami klarifikasi dulu apa yang bersangkutan benar tidak netral atau bahkan menjadi simpatisan parpol atau caleg tertentu," tuturnya.

Jika nantinya ada anggota PPK dan PPS yang terbukti memihak salah satu peserta pemilu alias tidak netral, maka akan dilakukan penggantian setelah ada rekomendasi dari Panwaslu.

Berita Lainnya Resmi Dilantik, KPU Jamin Anggota PPK Bersih Dari Kepentingan Politik

Meski begitu pada hakikatnya, lanjut Antok, tidak hanya peserta Pemilu yang memiliki kepentingan terhadap proses Pemilu yang jujur dan adil. Tetapi segenap elemen masyarakat juga mengharapkan Pemilu dapat berjalan demokratis sehingga bisa menghasilkan wakil rakyat pilihan yang terbaik.

"Bagi penyelenggara Pemilu bersikap netral adalah wajib. Pemilu yang kita laksanakan saat ini, tidak hanya akan kita pertanggung jawabkan kepada generasi saat ini tetapi juga akan kita tanggung jawabkan kepada generasi yang akan datang," ujarnya.