Rawan Provokasi Saat Pemilu, Kawasan Perbatasan Utara Gunungkidul Diawasi Ketat

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Gunungkidul mulai melakukan pemetaan atau penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilu 2019 mendatang. Salah satunya letak geografis diperbatasan Gunungkidul menjadi perhatian

Komisioner Bidang Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Gunungkidul, Rosita mengatakan pihak menghawatirkan daerah-daerah perbatasan dijadikan kesempatan para oknum untuk memicu provokasi. Terutama di wilayah perbatasan bagian utara.

"Karena wilayah utara berbatasan dengan kabupaten dan provinsi lain. Ini harus menjadi perhatian jangan sampai provokasi muncul dari sana," kata Rosita, Sabtu (01/09/2018).

Rosita juga mengatakan saat ini masih banyak daftar yang seharusnya sudah masuk dalam pemilih, namun belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) lantaran kendala E-KTP. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan harus diampil tindak lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gunungkidul dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Gunungkidul.

Dari sisi penyelenggara sendiri juga ada masukan untuk berkoordinasi lebih baik terutama yang ada ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia pengawas kecamatan (Panwascam), sehingga tidak ada selisih paham.

Berbagai masukan lainnya atau pendapat saat Focus Group Discusion (FGD) dari berbagai lembaga terkait seperti KPU, Kepolisian, kejaksaan, Kesbangpol Gunungkidul, Media Massa diharapkan dapat mencegah potensi kerawanan yang muncul.

Sementara itu Komisioner bidang teknis KPU Gunungkidul, Ahmad Ruslan Hani dalam FGD tersebut mengatakan mengapresiasi dengan kegiatan Bawaslu Gunungkidul, diharapkan dengan begitu dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Salah satunya pengalaman tahun kemarin dari sisi penyelenggara entah sengaja atau tidak dari PPS, PPK, Panwascam, hal itu dikarenakan ketidakpahaman aturan atau tugas pokok. Untuk persiapan kali ini sendiri antisipasi terulang lagi tentunya diberikan pembekalan yang cukup," katanya.

Hani berharap, dengan FGD ini dapat mendukung kelancaran proses Pemilu mendatang. Sehingga tidak ada gesekan baik dari penyelenggara, calon, partai maupun masyarakat sendiri.