Program Pemberian Jatah Hidup Dari Pemerintah, Dinas Sosial Ajukan Ribuan Rumah Tangga Penerima

Wonosari,(pidjar.com)–Selain melakukan penanganan terkait penyebaran Covid 19, pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan skema untuk pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Adapun jaring pengaman sosial berupa bantuan ini nantinya diproyeksikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sejumlah gagasan tengah menjadi pertimbangan dalam memberikan perhatian bagi masyarakat yang tentunya terdampak dengan kondisi saat ini. Saat ini, Dinas Sosial DIY tengah melakukan pendataan warga untuk program pemberian jatah hidup.

Di Kabupaten Gunungkidul sendiri, Dinas Sosial Gunungkidul sudah bergerak cepat. Selepas adanya informasi mengenai rencana pemberian bantuan jatah hidup dari Pemda DIY, dinas langsung membentuk tim. Adapun tim tersebut kemudian melakukan pendataan dan diikuti penyerahan data ke Dinas Sosial DIY.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul, Hadi Hendro Prayogi menjelaskan, beberapa waktu lalu, pihaknya telah mengirimkan data warga yang dikategorikan berhak mendapatkan bantuan (jatah hidup) lantaran terdampak covid 19 ini. Data tersebut diambil dari Desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan. Selain itu, ada pula yang merupakan usulan dari pemerintah desa.

“Kemarin yang kami ajukan sekitar 8.500 rumah tangga yang diproyeksikan untuk mendapatkan bantuan dari Pemda DIY,” kata Hadi Hendro Prayogi, Selasa (07/04/2020).

Namun demikian, Hadi memberikan catatan bahwa ribuan rumah tangga tersebut baru sebatas usulan. Nantinya keputusan siapa dan berapa yang berhak mendapatkan bantuan menjadi keputusan dari Dinsos DIY. Dinas Sosial Gunungkidul dalam hal ini hanya sebatas mengusulkan.

“Yang menentukan tetap dari Dinsos DIY, data itu mungkin bisa diacc semua, berkurang ataupun bertambah,” imbuh dia.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan formulasi dan skema pemberian bantuan. Pembahasan sejumlah gagasan pun terus digodok oleh pihak-pihak terkait. Termasuk dalam hal ini bentuk bantuan apakah berupa barang atau tunai, maupun nominalnya. Hadi menyebut, pihaknya masih belum menerima informasi lebih lanjut terkait hal ini karena terus dibahas oleh pemerintah pusat dan Pemda DIY.

“Masih disiapkan segala sesuatunya. Sekali lagi kapasitas dari Dinas Sosial Gunungkidul hanya dalam hal pendataan,” jelasnya.

Menurut Hadi, Pemkab Gunungkidul pun juga memiliki gagasan dalam pemberian perhatian bagi warga terdampak ini. Nantinya, Pemkab Gunungkidul juga akan menerima bantuan berupa beras yang nantinya akan dibagikan pada keluarga terdampak wabah ini.

“Ada juga alokasi beras sebayak 100 ton untuk kabupaten atau kota, dan provinsi sebanyak 200 ton. Tapi prosesnya itu panjang,” tambah dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho mengungkapkan, pihaknya berharap dari kabupaten, provinsi dsn pusat ada kebijakan pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Harapannya memang semua masyarakat mendapat bantuan karena dampak corona ini sangat beragam. Namun demikian memang disesuaikan dengan kemampuan.

“Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat nanti saling mengisi jadi tidak dobel yang mendapatkan bantuan,” ucap Heri.

Saat ini pemetintah pun masih melakukan pembahasan mengenai rencana pemberian bantuan itu. Yang paling krusial yakni berkaitan dengan anggaran. Tidak menutup kemungkinan OPD nantinya diminta untuk melakukan realokasi anggaran untuk penanggulangan Covid 19.

“Sesuai dengan Permendagri tentunya. Ini masih dalam.proses pembahasan anggaran,” tutupnya.