Connect with us

Sosial

Proses Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Anyar Gading-Ngalang Memanas, Warga Tolak Tandatangani Surat Persetujuan

Diterbitkan

pada

BDG

Playen,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Gejolak mewarnai proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan alternatif Gading-Ngalang. Sejumlah warga terdampak pembangunan jalan alternatif tersebut bersikeras untuk tidak menandatangani persetujuan ganti rugi tanah. Penolakan itu dilakukan lantaran warga menuding tidak pernah ada musyawarah terkait penentuan harga sebelumnya. Sempat terjadi adu mulut antara warga terdampak dengan petugas dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul serta tim appraisal dalam pertemuan yang dilangsung di Balai Desa Gading, Rabu (11/07/2018) siang.

Adapun untuk tahap pertama yang akan segera dibangun pada tahun 2018 ini adalah di Padukuhan Gading VIII. Pembangunan jalur alternatif akan dibangun sepanjang 3,5 kilometer dari perempatan Gading hingga Jembatan Nguwok, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari. Nantinya, pada tahun depan pembangunan jalan akan diteruskan hingga tembus ke Jembatan Handayani di Gedangsari.

Salah seorang warga terdampak yang menolak pernghitungan ganti rugi, Riyanto, warga Desa Gading, Kecamatan Playen mengatakan, pada dasarnya dirinya mendukung penuh upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Gunungkidul. Namun demikian dirinya sangat menyayangkan proses pembebasan lahan yang telah berjalan selama ini terhadap tanah miliknya yang terdampak proyek tersebut.

Berita Lainnya  Surati Sri Sultan, Tokoh Pemuda Tuntut Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Dibatalkan

"Negara kita menganut azas musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun selama ini belum ada itu. Tahu-tahu warga dipanggili, dan kemudian ditentukan harganya berapa. Jelas saya menolak karena memang tidak ada rembugan," kata Riyanto, Rabu siang.

Dikatakan lebih lanjut, musyawarah yang diinginkan berkaitan dengan penentuan harga. Sebab selama ini masyarakat tidak pernah diajak berembuk membahas hal itu.

"Kita tidak tahu tanah kita dihargai berapa. Tahunya ya setelah kita disuruh masuk untuk tanda tangan ini," imbuh dia.

Riyanto mengatakan sampai saat ini dirinya bersama warga lain masih bersikukuh untuk tidak mau menandatangani surat persetujuan ganti rugi yang diberikan. Dirinya berharap pemerintah mampu berkomunikasi dengan baik sehingga akan terjadi kesepakatan.

Berita Lainnya  Ibadah Bulan Ramadhan Bisa Dilaksanakan di Masjid, Begini Ketentuan Kemenag

"Kami tidak sulit, yang penting musyawarah dulu," tegasnya.

Sementara itu, hal senada juga diungkapkan oleh warga terdampak lainnya, Tugiyono. Dirinya bersama puluhan warga lain tetap akan menolak tanda tangan sebelum ada komunikasi yang baik dari pemerintah.

"Ada sekitar 70 orang yang belum bersedia tanda tangan," lanjut dia.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Winaryo langsung membantah tudingan warga. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan sebelumnya. Namun demikian, pihaknya tidak mengetahui besaran ganti rugi yang akan diberikan sebelum warga menghadap untuk persetujuan.

"Penentuan harga itu sepenuhnya tim appraisal. Kami juga tidak tahu," imbuh dia.

Disinggung mengenai adanya penolakan tersebut, dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab penolakan maupun persetujuan itu sepenuhnya hak warga.

Berita Lainnya  Meski Hujan Sudah Turun, BMKG Sebut Gunungkidul Belum Masuk Musim Penghujan

"Ya kalau menolak akan kami tinggal. Tapi saya yakin semua pada akhirnya akan setuju," imbuh dia.

Pihaknya pun juga akan melakukan komunikasi dengan warga yang melakukan penolakan. Dalam artian, pihaknya akan memberikan pemahaman terkait ganti rugi.

"Akan ada musyawarah kepada mereka tapi tidak akan ada perubahan harga," terangnya.

Dirinya menjelaskan, dalam pembebasan lahan kali ini pemerintah menghabiskan dana sebesar Rp 37 miliar rupiah dari APBD Gunungkidul. Dalam tahapan pertama jalan akan dibangun sepanjang 3,5 kilometer dengan lebar 15 meter. Jalur inilah yang nantinya akan menghubungkan secara langsung Kabupaten Sleman dengan Gunungkidul dari arah utara via Kecamatan Gedangsari.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

bisnis2 minggu yang lalu

Libur Panjang Isra Mi’raj dan Imlek, 79 Persen Tiket Terjual di Daop 6 Yogyakarta

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4  Jogja, (pidjar.com)– PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta mencatatkan penjualan tiket kereta api yang signifikan pada libur...

bisnis2 minggu yang lalu

Demi Lancarnya Perjalanan KA, Pusdalopka Rela Tak Ada Libur

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4  Jogja, (pidjar.com) – Salah satu elemen penting yang memainkan peran strategis dalam menjaga kelancaran operasional kereta api adalah Pusat...

Pariwisata3 minggu yang lalu

Kementerian BUMN dan Sejumlah Perusahaannya Bagikan Bantuan TJSL ke Warga DIY

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4  Jogja, (pidjar.com)– Kementerian BUMN bersama perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero)...

Pariwisata1 bulan yang lalu

Okupansi Hotel di Gunungkidul Hampir 100 Persen 

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4Wonosari,(pidjar.com)– Momen libur natal dan tahun baru 2025 menjadi hal positif bagi Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) okupansi hotel sangat...

Pariwisata1 bulan yang lalu

10 Ribu Wisatawan Kunjungi Gunungkidul Dimalam Pergantian Tahun 

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4Wonosari,(pidjar.com)– Dinas Pariwisata Gunungkidul mencatat sebanyak 10 ribu wisatawan mengunjungi destinasi wisata di Gunungkidul saat perayaan malam tahun baru 2025....

Berita Terpopuler