Puluhan Miliar Dana BKK Digelontorkan Untuk Pembangunan Fisik Kalurahan Tahun 2022 Ini

Wonosari,(pidjar.com)–Kucuran dana untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terus diberikan oleh pemerintah pusat hingga tingkat kalurahan. Salah satu sumber dana yang nantinya akan dikelola oleh pwmerintah kalurahan adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pemkab Gunungkidul sendiri akan menggelontorkan anggaran senilai puluhan miliar rupiah untuk program tersebut pada tahun 2022 ini.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gunungkidul, Subiyantoro mengungkapkan tahun 2022 ini pemerintah kabupaten menganggaran untuk program BKK sebesar Rp. 24.336.558.930. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan fisik di tingkat kalurahan. Adapun belum lama ini Surat Edaran (SE) tentang BKK fisik yang bersumber dari APBD sudah diterbitkan.

Setelah SE ini keluar, dinas akan segera melakukan koordinasi dengan BKAD, pemerintah kalurahan dan pihak terkait lainnya dalam rangka persiapan dan realisasi pencairan hingga pembangunan fisiknya.

“SE sudah keluar tanggal 23 Januari 2022 kemarin, ini akan segera ditindak lanjuti. Mudah-mudahan setelah ini dapat segera terealisasi,” terang Subiyantoro, Rabu (26/01/2022).

Ia menjelaskan, dana 24 miliar rupiah tersebut nantinya akan digelontorkan ke 132 kalurahan yang berada di 18 Kapanewon. Dari jumlah tersebut, terdapat 646 titik pembangunanan fisik mulai dari cor rabat beton jalan desa, rehabilitasi balai padukuhan dan lainnya.

“Jumlah anggaran yang dikelola setiap kalurahan berbeda-beda. Termasuk dengan jumlah titiknya juga berbeda,” imbuh dia.

Disinggung mengenai relaisasi pembangunan menggunakan BKK APBD tahun 2021, ia menjelaskan jika secara keseluruhan sudah cair dan sudah dilakukan pembangunan fisik. Saat ini, pemerintah tinggal menunggu SPJ pertanggungjawaban dari masing-masing kalurahan.

Lurah Bendung, Kapanewon Semin, Didik Rubiyanto mengatakan, tahun ini kalurahan Bendung mendapatkan BKK sekitar Rp 1,07 miliar. Jumlah ini ada 2 sumber yaitu APBD Kabupaten sebesar Rp 325 juta dan Dana Keistimewaan senilai Rp 750 juta. Dengan demikian anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah kaluarahan sehingga infrastruktur yang ada segera dibangun dan memudahkan masyarakat.

“Masih koordinasi dengan pemerintah, Untuk peruntukannya kita sudah memiliki rancangannya,” jelas Didik.

Sementara itu, Kepala Kundha Kabudayan Gunungkidul, Chairul Agus Mantara mengatakan, berkaitan dengan BKK dari Dana Keistimewaan, ada 17 miliar yang dikelola oleh Kundha Kabudayan. Jumlah ini nantinya dibagi untuk 3 bidang dan 1 UPT Taman Budaya Gunungkidul. Sejumlah program telah digagas dan nantinya akan segera dilakukan eksekusi jika anggaran tersebut sudah turun.