Pemerintahan
Rekrutmen PPPK Guru Dinilai Tak Relevan, Forum Honorer Sekolah Negeri Ajukan Protes ke Bupati
Wonosari, (pidjar.com)–Pembukaan lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Gunungkidul menuai protes dari Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul. Phak FHSN menggarisbawahi mengenai formasi dan belum meratanya lowongan di tiap-tiap sekolah. Sebagai bentuk protes, FHSN telah mengirimkan surat tertulis kepada Bupati Gunungkidul sejak beberapa waktu lalu.
Ketua FHSN Gunungkidul, Aris Wijayanto menyatakan, pihaknya telah mengirimkan surat keberatan tentang pembukaan lowongan PPPK guru kepada Bupati. Dalam suratnya, FHSN memberikan catatan-catatan pelaksanaan rekrutmen PPPK guru pada tahun ini. Aris berharap surat yang diberikan oleh FHSN dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam proses rekrutmen ke depan agar dapat lebih optimal.
“Surat sudah dikirim sekitar dua minggu lalu. Kalau sekarang kan prosesnya sudah berjalan dan tidak mungkin diubah. Namun, tetap kami berikan catatan agar sebagai evaluasi rekrutmen selanjutnya,” terangnya, Selasa (27/07/2021).
Dalam kajiannya, FHSN menyoroti beberapa persoalan dalam rekrutmen PPPK tahun ini. Diantaranya ialah sebagian besar sekolah sebetulnya membutuhkan guru mate pelajaran pendidikan Agama Islam, namun dalam rekrutmen, lowongan terhadap posisi tersebut dinilai masih sangat minim.
Lebih lanjut, FHSN mendapati persoalan lain terkait dengan syarat adiminstrasi ijazah pendidikan. Dalam catatannya, terdapat 45 honorer yang terpaksa tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran lantaran belum dikeluarkannya ijazah S-1 dari universitas. Padahal para guru honorer itu telah dinyatakan lulus dan telah mendapat surat keterangan lulus.
“Mereka sudah mengantongi surat tanda kelulusan dari universitas, namun dalam pendaftaran dipersyaratan harus menyertakan ijazah. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi teman-teman,” jelas Aris.
Selain itu, formasi yang dibuka tidak sejalan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Beberapa sekolah ditemukan tidak mendapatkan jatah formasi namun di beberapa sekolah lain ditemukan kelebihan kuota. Ia mencontohkan sekolah yang telah diregruping masih mendapatknan formasi namun sekolah yang lainnya tidak dapat formasi.
“Kami berharap dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah daerah. Ke depannya juga kami harapkan adanya formasi pada operator sekolah. Bagaimanapun, tenaga administrasi sekolah sangat berperan dalam keberlangsungan operasional sekolah,” pungkasnya. (Roni)
-
Politik3 minggu yang lalu
Suara Jeblok, PDIP Akui Kalah Rekruitmen dan Salah Tunjuk Ketua Bapilu
-
Politik4 minggu yang lalu
Hampir Separuh Incumbent Tumbang, Termasuk Ketua DPRD
-
Politik3 minggu yang lalu
21 Caleg Baru Akan Duduki Kursi DPRD Gunungkidul
-
Sosial3 minggu yang lalu
Beda Hitungan, Jamaah Aolia Gunungkidul Mulai Sholat Tarawih Malam Ini
-
Pendidikan3 minggu yang lalu
Capaian Prestasi SMA Mubammadiyah Al Mujahidin di Olympicad Nasional
-
Peristiwa2 minggu yang lalu
Gunungkidul Dilanda Hujan dan Angin Kencang, Sejumlah Titik Porak Poranda
-
Uncategorized4 minggu yang lalu
Peternak Telur Gelar Rembuk Nasional Demi Menyongsong Panen Jagung 1,9 Ton
-
Pemerintahan4 minggu yang lalu
Waspada, 2 Bulan Terakhir Kasus DBD di Gunungkidul Tembus 280 Penderita, 2 Meninggal Dunia
-
Pariwisata6 hari yang lalu
Menjelajahi Sejumlah Wisata Ekstrem di Kabupaten Gunungkidul yang Patut Dicoba
-
Sosial4 minggu yang lalu
Perduli Layanan Masyarakat, Pengusaha Ini Salurkan 6 Unit Ambulans Untuk Warga Gunungkidul
-
Olahraga4 minggu yang lalu
Targetkan 25 Medali Emas, Pemerintah Janjikan Bonus Untuk Kontingen Popda Gunungkidul
-
Pemerintahan3 minggu yang lalu
Mega Proyek Pembangunan Gedung DPRD Gunungkidul Dilanjutkan Tahun Ini