Sepuluh Jabatan Eselon II Kosong, Fraksi PAN Sayangkan Lambatnya Respon Pemkab Gunungkidul

Wonosari,(pidjar.com)–Kekosongan pejabat di jabatan tinggi pratama yang telah beberapa tahun ini terjadi mendapat tanggapan keras dari Partai Amanat Nasional. Dari 2019 sampai dengan Oktober 2021 ini, sedikitnya ada 10 jabatan eselon 2 yang kosong. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dapat menghambat kinerja bupati. Fraksi PAN DPRD Gunungkidul mendorong eksekutif untuk segera mengambil langkah dalam pengisian jabatan tersebut.

Ketua Fraksi PAN, Anwarudin mengatakan, berkaitan dengan kekosongan jabatan eselon II ini perlu menjadi perhatian bersama. Bupati Gunungkidul menurutnya harus bergerak cepat dalam pengisian jabatan tersebut hal ini karena menyangkut dengan kinerja dan realisasi program bupati ke depannya. Jika tidak segera diisi, kekosongan jabatan eselon II ini akan menghambat jalannya program di pemerintahan. Maka dari itu, pihaknya mendorong agar bupati kerja lebih cepat dalam melakukan mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan pengisian jabatan ini. Termasuk diantaranya adalah dalam hal lelang jabatan lantaran keterbatasan personel untuk pejabat yang bisa mengisi jabatan tinggi pratama ini.

Jabatan kepala dinas sendiri merupakan jabatan yang krusial. Merekalah yang nantinya akan menjadi nahkoda dalam OPD. Sebab jika hanya mengandalkan Plt saja, fokus kinerja dari pejabat tersebut terbelah menjadi dua dan dirasa tidak optimal.

“Pada intinya harus segera diisi,” terang Anwarudin, Senin (01/11/2021).

Disinggung mengenai dinas mana yang sekarang mendesak untuk dilakukan pengisian, ia mengungkapkan bahwa semua dinas yang sekarang ini kosong perlu segera dilakukan pengisian, baik secara lelang terbuka ataupun rotasi mutasi. Ia juga menyoroti tentang pembentukan 2 OPD baru yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Peternakan. Berkaitan dengan hal tersebut, harus segera dipersiapkan dengan matang dan dibahas dalam APBD tahun anggaran 2022 yang akan segera dilakukan pembahasan.

“Realisasi visi misi, RPJMD, dan pengisian pejabat eselon 2 ini harus sesegera mungkin,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi PAN, Sugeng Nurmanto. Ia mengatakan jika kekosongan jabatan yang saat ini terjadi mengindikasikan buruknya responsibilitas atau lemahnya penataan pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berkaitan dengan pengisian 10 jabatan eselon 2 harus segera dilakukan sebab jika terlalu lama akan sangat berdampak jalannya pemerintahan di Gunungkidul. Jika tidak disegerakan, bukan tidak mungkin tugas bupati akan semakin berat mengingat tahun 2022 akan segera dijalankan OPD baru dan peleburan sejumlah OPD yang ada.

“Saya rasa untuk pengisian jabatan ini harus segera dilakukan. Pejabat eselon 2 merupakan nahkoda dari OPD yang diampu. Tentu akan sangat tidak optimal jika tidak segera dilakukan pengisian,” imbuhnya.

Bupati harus segera gerak cepat atau cekat ceket dalam melakukan konsolidasi kelembagaan agar misi tentang reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik dan tidak semakin berat.