Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan siaga darurat kekeringan. Pasalnya saat ini merupakan masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Untuk itu kalurahan diminta serius melakukan pemetaan wilayah kekurangan air bersih.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan saat ini satus merupakan siaga darurat kekeringan. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) Bupati juga telah ditandatangani terkait dengan hal tersebut.
Dalam kondisi ini, pihaknya meminta pemerintah kalurahan segera melakukan pemetaan kawasan yang kekurangan air bersih. Sehingga nantinya memudahkan pemerintah dalam penyaluran bantuan air bersih.
“Jadi pemerintah desa (kalurahan) bisa memetakan wilayah kekeringan disertai dengan sarana penampungan air hujan (PAH). Selain itu, pemerintah desa juga kita minta menyiapkan akses jalan yang sempat ditutup akibat pandemi virus korona (covid-19),” ujar Edy, Minggu (28/06/2020).
Permintaan hal itu demi memberikan fasilitas agar warga memiliki ketersediaan air. Mengingat, kebutuhan air untuk mencuci tangan saat penyebaran covid-19 belum usai, sangat dibutuhkan. Saat ini BPBD telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak membahas hal itu pada Mei lalu. Mulai dari PDAM hingga pemerintah kecamatan.
“Kami berharap panewu berkoordinasi dengan kades (lurah) untuk membuat daftar wilayah mana yang nanti kekurangan air. Kita akan cek antara data PDAM dan data kita,” ujarnya.
Di tingkat kapanewon, ada dua yang membuat peta wilayah kekeringan, Saptosari dan Semanu. Kapanewon Semanu telah meminta dropping air delapan tangki, sementara Samanu belum mengirim permintaan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp 700 juta untuk kebutuhan dropping air. Nilai ini lebih besar dibanding 2019 lalu sekitar Rp500 juta.
