Songsong Pemilu, Tingkat Kerawanan di Gunungkidul Terendah

Wonosari,(pidjar.com)– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul telah merilis indeks kerawanan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Adapun berdasarkan survei yang dilakukan, indeks kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Gunungkiful tergolong rendah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto. Pihaknya telah menerima rilis status indeks kerawanan pemilu dari Bawaslu Pusat, dimana Gunungkidul kategorinya kerawanannya rendah. Bahkan untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, Gunungkidul adalah yang terndah kerawanannya.

“Pun demikian untuk skala nasional, Gunungkidul masuk salah satu kabupaten dengan kategori Indeks Kerawanan Pemilu yang rendah,” ucap Tri Asmiyanto.

Menurut Tri, ada beberapa hal yang menjadi indikator suatu daerah rendah kerawanan. Mulai dari survei dan kajian yang dilakukan, hingga melihat kembali kejadian-kejadian yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

“Indikatornya berbeda dengan Pemilu 2019 lalu, namun untuk pencegahannya tetap sama,” imbuh dia.

Dirinya tidak memungkiri bahwa di periode sebelumnya ada beberapa insiden tidak terduga yang terjadi selama tahapan pemilihan. Namun apa yang terjadi dapat diselesaikan secara keseluruhan. Untuk kedepan, upaya pencegahan dilakukan hingga tingkat terendah. Mulai dari sinergi dengan beberapa pihak yang diperkuat hingga sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh jajarannya.

“Harapan kamo dengan adanya upaya antisipasi, gejolak selama pelaksanaan Pemilu 2024 bisa diredam,” imbuh dia.

Sementara itu, Kapolres Gunungkidul, AKBP Edy Bagus Sumantri mengatakan, meski saat ini masih di awal 2023 namun sejumlah persiapan untuk menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang sudah mulai dipersiapkan dan dilakukan oleh jajarannya, terutama berkaitan dalam menjaga kondusifitas wilayah. Utamanya dalam kebijakan yang ditempuh bertujuan untuk meredam kondisi daerah dari panasnya persaingan dan kerawanan yang dapat terjadi.

Adapun saat ini langkah yang telah dilakukan adalah koordinasi antara TNI Polri bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bawaslu maupun stakeholder lainnya. Di samping itu, pendekatan untuk menjaga kondusifitas dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), mapping kerawanan politik pun juga dilakukan oleh kepolisian.

“Kami juga melakukan mapping kekuatan partai politik di setiap kecamatan (kapanewon) dan mapping calon peserta pemilu,” ucap Kapolres Gunungkidul, AKBP Edy Bagus Sumantri.