Tahun 2018, Pemkab Gunungkidul Targetkan Pendapatan PBB 23 Miliar

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu pos pendapatan utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dengan pendapatan PBB yang optimal maka kemudian bisa digunakan untuk membiayai pos pembangunan.

Tahun 2018 ini, Pemkab Gunungkidul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul menetapkan target perolehan PBB sebesar Rp23.775.373.000. Jumlah ini meningkat sekitar 17,6 % dari capaian pada tahun 2017 silam.

Kepala BKAD Gunungkidul, Supartono memaparkan, peningkatan sebesar Rp3.374.221.431 dari target tahun 2017 yang sebesar Rp20.243.062.569 ini terhitung tak terlalu besar. Hal ini lantaran secara hitung-hitungan, pada tahun 2018 ini pihaknya mendata sekitar 591.583 obyek pajak. Meningkat sebanyak 2743 obyek pajak jika dibandingkan dengan penetapan tahun 2017 silam yang hanya sebanyak 2.743 obyek pajak.

“Jadi peningkatan ini terjadi salah satu faktornya bukan hanya karena peningkatan dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang memang menjadi jadi dasar penghitungan, melainkan juga karena ada peningkatan jumlah obyek pajak yang mencapai ribuan tersebut,” terang Supartono saat ditemui dalam acara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB Perkotaan dan Pedesaan (P2) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 di Bangsal Sewoko Projo, Selasa (20/02/2018) siang tadi.

Ia menggarisbawahi bahwa dalam hal penetapan PBB, pihaknya sebisa mungkin menerapkan prinsip keadilan dan kemanusiaan sehingga meski dilakukan pengoptimalan pendapatan, tidak akan terlalu membebani perekonomian masyarakat. Ia mencontohkan seperti dalam penetapan zonasi NJOP, pihaknya tetap mempertimbangkan faktor geografis dari tanah milik warga. Kondisi tanah yang berada di cekungan atau pegunungan tentunya akan berbeda dengan penghitungan NJOP lahan yang berada di kawasan landai meski masih dalam satu wilayah.

“Penyesuaian NJOP ini merupakan kebijakan kami di tahun 2018 ini. Dari kebijakan ini diharapkan di satu sisi akan memberikan kepastian yang lebih obyektif dan proporsional terkait nilai tanah dan bangunan. Sementara di sisi lain juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” urai dia.

Mantan Pj Sekda Gunungkidul ini juga menambahkan bahwa jika nantinya masih ada hal-hal yang dirasa kurang pas dan wajib pajak merasa keberatan. Masih diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi kepada BKAD agar bisa ditemukan solusi terbaiknya.

Menurut Supartono, penyampaian SPPT PBB P-2 yang lebih awal ini dimaksudkan agar nantinya agar masyarakat sedini mungkin bisa melakukan pembayaran PBB mereka sebelum jatuh tempo pada September 2018 mendatang. Selain itu, dengan pelunasan SPPT PBB P2 sedini mungkin ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat jika ingin memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan lainnya seperti peralihan ha katas tanah dan bangunan maupun perbankan.

“Kita ingin membangun kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB karena ini sebenarnya justru sangat berguna bagi masyarakat sendiri,” lanjutnya.

Kabupaten Gunungkidul sendiri disebut Supartono merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kesadaran tertinggi dalam pembayaran PBB. Meski target telah mencapai 87%, akan tetapi hal ini masih bisa terus ditingkatkan. Pada tahun 2018 ini, pihaknya akan melakukan pembinaan khusus terhadap desa-desa yang masuk dalam kategori rendah dalam pembayaran PBB.

“Secara umum sebenarnya sudah cukup baik, tapi memang ada desa-desa yang harus terus kita genjot lagi. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 5% dari seluruh desa di Gunungkidul,” ujar Supartono.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Badingah mengharapkan seluruh masyarakat agar bisa secara tertib melakukan pembayaran PBB. Dana dari hasil pemungutan PBB ini menurut Bupati bisa digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi masyarakat.

Ia meminta kepada seluruh petugas atau pengelola PBB P-2 baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga di tingkat padukuhan agar bekerja sungguh-sungguh dengan mengedepankan kedisiplinan dan ketaatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

“Satu hal lainnya yang paling penting adalah bagaimana para petugas tersebut juga harus mampu menjadi tauladan dan contoh dalam hal pembayaran PBB,” kata Bupati dalam sambutannya.

Berkaitan dengan optimalisasi pendapatan PBB P-2 tersebut, alam waktu dekat ini, Pemkab Gunungkidul diungkapkan Badingah akan segera menggelar sosialisasi kepada segenap petugas terutama di tingkat desa dalam pengelolaan PBB P-2. Hal ini penting dilakukan mengingat pada proses pemungutan PBB di lapangan, masih seringkali ditemui kendala-kendala yang harus dihadapi menyangkut keberadaan maupun data obyek pajaknya.

“Kita minta Camat dan Kades bisa terus melakukan monitoring terutama menyangkut hasil pemungutan PBB yang dikumpulkan oleh petugas pungut sehingga penyetorannya ke tempat pembayaran dapat tepat waktu,” beber Badingah.