Tak Lagi Diperhatikan Keluarga, Jumlah Lansia Terlantar di Gunungkidul Capai Belasan Ribu Orang

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul terus melakukan pendataan mengenai keberadaan lanjut usia terlantar (LUT). Data terakhir dari dinas tercatat ada 15.945 orang yang masuk dalam kategori terlantar. Pemerintah sendiri berupaya memberikan penanganan dan pemberdayaan agar jumlah temuan di lapangan bisa diminimalisir. Dengan begitu, para lansia ini bisa lebih mandiri dalam perekonomian maupun sektor lainnya.

Sekretaris Dinas Sosial Gunungkidul, Wijang Eka Awana menuturkan, berdasarkan pendataan yang dilakukan tahun lalu, jumlah lansia di Gunungkidul mencapai 15 ribu lebih bahkan mendekati 16 ribu. Kecamatan Semin memegang angka paling banyak mencapai 1930 lansia terlantar, disusul Kecamatan Playen mencapai 1500 lebih. Kendati demikian, pihaknya tetap mengupayakan untuk terus menekan jumlah ini sambil menemukan fakta-fakta baru di lapangan.

“Indikator terlantar yakni berkaitan dengan sudah tidak adanya anggota keluarga yang memperhatikan atau menyambangi, memberikan keperluan mereka dan berupaya menyejahterakannya,” jelas Wijang Eka, Jumat (07/02/2020).

Disinggung mengenai program yang menyasar, menurutnya ada beberapa hal yang akan dilakukan. Diantaranya program PKH yang sekarang ini mencatut lansia, sehingga kesejahteraan mereka dapat ditanggung pemerintah. Kemudian berkaitan dengan pelatihan atau pemberdayaan pada lansia-lansia yang hidup sendiri dan masih mampu produktif.

“Kalau acuan lansia itu 60 tahun tentu masih ada saja yang produktif. Tinggal bagaimana kita atau petugas memberikan pemberdayaan, dengan batas minimal usia mereka,” tambahnya.

Tak hanya itu, jatah hidup pun juga diberikan pada lansia. Meski tidak secara keseluruhan 15.945 orang ini mendapatkan jatah hidup sekadar makanan pendamping atau bantuan lainnya, namun disesuaikan dengan skala prioritas.

“Kalau tahun lalu itu kan memang akan diusulkan lansia mendapat jatah hidup sekitar 500 perwakilan per kecamatan. Tapi kita lihat anggaran ternyata tidak mampu, tetap diberikan tapi hanya berapa persennya saja, ndak semua. Benturan biaya lah pastinya,” tutup dia.