Targetkan Jadi Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Bentuk Trobosan Anyar

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Gerak cepat pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perhatian terhadap anak-anak terus dilakukan. Selain sadar jika anak-anak menjadi aset utama hal ini juga dilakukan untuk mengejar predikat kabupaten layak anak (KLA) sesuai dengan target yang telah ditentukan. Salah satu langkah perbaikan kualitas pelayanan yakni dengan dibentuknya program Desa dan Kecamatan Layak Anak. Baru-baru ini Pemkab Gunungkidul bahkan menggagas cara pemantauan kinerja desa dalam pelayanan terhadap anak menggunakan teknologi dengan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informasi Gunungkidul.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Desa, Rumi Hayati mengungkapkan, selepas adanya penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beberapa waktu lalu dari pemkab langsung gerak cepat. Hal ini agar masayarakat dan pemerintah di kalangan desa dapat segera bebenah, agar nantinya target yang telah disepakati dapat tercapai tepat waktu.

“Kemarin kita langsung bahas, ada beberapa memang yang perlu ditingkatkan. Kemudian kita sepakati perlahan langsung ambil sikap agar semuanya siap,” terang Rumi Hayati, Minggu (04/08/2019).

Adapun langkah yang diambil yakni dengan pembentukan Desa Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak. Di mana dua pemerintahan ini juga menjadi tumpuan utama, pasalnya segala aktifitas dan kondisi masyarakat para perangkat ini pasti tahu apa yang seharusnya diperbuat. Tahun 2019 ini saja, Pemkab merintis sekitar hampir 100 desa yang menyatakan diri mereka sebagai Desa dan Kecamatan Layak Anak.

Beberapa pelatihan dan pembinaan akan dilakukan secara bertahap. Kendati demikian, untuk mempersingkat waktu dan beberapa hal lainnya dalam pembinaan dan pengawasan program untuk menuju Desa dan Kecamatan Layak Anak, Pemkab tengah menyediakan sebuah aplikasi. Sehingga nantinya dapat dilakukan pemantauan dan pembinaan secara modern dan online.

“Keterbatasan personil dan jarak antara satu desa dengan desa atau bahkan kecamatan cukup jauh. Sehingga kita cari terobosan ini, untuk aplikasi ini sendiri sedang dibuat. Namun untuk pembekalan awal sudah kami berikan,” paparnya.

Dengan adanya terobosan baru ini, diharapkan perdikat KLA yang ditargetkan dapat tercapai paling tidak di tahun 2025. Sebagaimana diketahui, tahun 2019 ini pemkab menargetkan bisa naik satu tingkat yakni di level Nindya namun ternyata masih meleset, terdapat beberapa sektor yang masih harus dibenahi sehingga masih berada dilevel Madya.

Dari Dinas sendiri juga menekankan pada pemerintah di bawahnya agar lebih kritis kembali dalam menangani kondisi dan kasus yang dihadapi oleh anak-anak. Misalnya saja, mereka yang terlantar atau korban kekerasan perlu dilakukan oendampingan. Belum lagi berkaitan dengan pemenuhan hak anak-anak paling tidak diutamakan dengan berkoordinasi bersama instansi lainnya.

“Mudah-mudahan ini menjadi awal yang lebih baik lagi. Kita ndak bisa bekerja sendiri, perlu kesadaran dari masyarakat dan instansi lainnya,” ungkap dia.

Sebenarnya, di Gunungkidul sendiri telah terdapat beberapa desa yang menjadi percontohan sebagai desa layak anak, dengan memerhatikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak mereka. Kendati demikian, desa-desa lain sebenarnya juga sudah mulai paham akan hal tersebut, namun memang dalam kegiatannya masih belum maksimal.