Terapkan Konsep Desentralisasi, Dinas Mulai Anjurkan Setiap Kalurahan Miliki TPS3R

Wonosari,(pidjar.com)– Dari 144 Kalurahan di Gunungkidul baru 15 Kalurahan yang mempunyai Tempat Pembuangan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R). Keberadaan TPS 3R di Kalurahan dinilai cukup penting untuk mengurangi sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Wukirsari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul, Harry Sukmono, mengatakan dalam menangani sampah di Gunungkidul pihaknya menggunakan pendekatan desentralisasi sampah. Desentralisasi sampah merupakan langkah agar pembuangan dan pengolahan sampah tidak menumpuk di satu lokasi saja.

Untuk mendukung langkah tersebut maka diperlukan penanganan sampah minimal di tingkat Kalurahan dengan dibentuknya TPS 3R, namun demikian saat ini di Gunungkidul baru terbentuk 17 TPS 3R yang tersebar di 15 Kalurahan.

“Tentu ini tujuannya untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPAS, karena per harinya sampah yang masuk kesana mencapai 47 sampai 53 ton,” ucap Harry Sukmono, Rabu (02/08/2023).

Menurutnya, setiap Kalurahan idealnya paling tidak memiliki satu TPS 3R. Namun dengan berbagai keterbatasan yang ada, saat ini baru sebagian kecil Kalurahan yang terbentuk TPS 3R. Dijelaskannya, TPS 3R memiliki peran penanganan sampah mulai dari pengangkutan, pemilahan, hingga pemrosesan yang dilengkapi dengan instalasi dan tempat pengolahannya.

“Nanti residu pengolahan di TPS 3R baru dibuang ke TPAS. Kalau TPS 3R itu berbeda dengan bank sampah, bank sampah itu menjadi bagian TPS 3R yang lebih ke pemilahan non organik untuk dimanfaatkan nilai ekonominya,” terangnya.

Setiap tahun disebutnya pembentukan TPS 3R selalu mengalami penambahan, pada tahun ini akan ada empat TPS 3R baru yang tersebar di Kapanewon Tanjungsari, Tepus, Rongkop, dan Paliyan. Ia berharap kedepannya seluruh Kalurahan di Gunungkidul dapat terbentuk TPS 3R guna menangani sampah dan mengurangi sampah yang masuk ke TPAS Wukirsari.

“Kalau mau membentuk TPS 3R harus ada kelompoknya dulu dan tanah pengolahannya berada di tanah kas desa, selama ini kendala menambah itu ada di anggaran dari pusat. Setiap tahun ada penambahan tapi jumlahnya berbeda-beda,” pungkasnya.