Terindikasi Sudah Lakukan Kampanye, Kepala Dinas Hingga Rektor Dipanggil Bawaslu

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pilkada Gunungkidul 2020 tinggal menghitung bulan. Saat ini, sejumlah tokoh yang hendak maju dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah mulai mengintensifkan pergerakan politik. Sejumlah baliho, spanduk maupun alat peraga yang memuat para tokoh tersebut juga sudah terpasang di sejumlah titik.

Yang menarik, sejumlah tokoh yang santer bakal maju dalam kontestasi Pilkada Gunungkidul 2020 ini berasal dari kalangan ASN serta TNI. Berkaitan dengan hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gunungkidul yang mencium adanya pelanggaran mulai mengambil langkah penertiban. Sejumlah nama pun telah dipanggil Bawaslu Gunungkidul untuk dimintai klarifikasi.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono mengungkapkan, berdasarkan pantauan dan laporan dari masyarakat, pergerakan para calon dari kalangan ASN dan TNI sejak beberapa waktu terakhir ini terindikasi merupakan pelanggaran ketidaknetralan dalam Pilkada. Is menyebut, beberapa hari lalu, Bawaslu telah mengundang sejumlah tokoh untuk dilakukan klarifikasi. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi adanya kepentingan pribadi maupun politik yang dilakukan oleh para ASN dan TNI.

Adapun ASN yang memang telah mendeklarasikan diri untuk maju dalam pesta demokrasi ini ialah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Bahron Rosyid dan Suparno yang merupakan salah seorang pejabat di Sekretariat DPRD Gunungkidul. Selanjutnya, ada pula Rektor UNY Sutrisna Wibowo. Selain ASN, ada pula 2 orang tokoh dari unsur TNI yang juga dilakukan pemanggilan yaitu Mayor Sunaryanta dan Kolonel Tugiman.

“Permasalahan yang ditemukan tentunya berbeda-beda. Untuk klarifikasi yang kami lakukan pun dalam waktu yang berbeda pula,”ujar Is Sumarsono, Rabu (05/02/2020).

Ia mencontohkan, untuk Sutrisna Wibowo dan Bahron Rosyid sendiri belakangan ini mulai memasang banner dan baliho di sejumlah sudut wilayah. Selepas adanya klarifikasi, dari masing-masing ASN ini langsung berusaha melakukan pencopotan. Kemudian untuk Suparno, Bawaslu meminta yang bersangkutan untuk lebih netral kembali dan berhati-hati dalam melakukan pergerakan mengingat bahwa ia seorang ASN dan telah mendeklarasikan untuk maju melalui jalur independen.

“Pada intinya mereka kami minta untuk lebih netral lagi, jangan sampai ada kepentingan pribadi yang diutarakan dalam kegiatan menyangkut dinas. Misalnya di sebuah forum meminta dukungan atau doa restu, atau kendaraan dinas digunakan untuk arah yang berbau politik,” terangnya.

Tak hanya itu, bagi para anggota TNI yang ingin mencalonkan diri pun juga diminta untuk menahan diri dalam kegiatan yang lebih dikenal dengan istilah kampanye ini. Pasalnya, sejauh ini tahapan dan deklarasi calon Bupati dan Wakil Bupati pun belum dilalui. Dari Bawaslu baru sekedar melakukan pemantauan dan belum bisa merekomendasikan sanksi terhadap pelanggar.

“Belum ada sanksi yang bisa diberikan karena memang tahapannya belum sampai. Ya kami hanya sekedar menghimbau dan memberikan arahan sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai netralitas ASN dan TNI,” tambahnya.

Disinggung mengenai pengawasan yang dilakukan, menurut Is Sumarsono, ASN dan TNI memang menjadi fokus utama. Pasalnya dengan jelas unsur ASN serta TNI memang dilarang untuk ikut andil dalam dunia politik.

Beberapa waktu lalu, Sutrisna Wibawa yang merupakan Rektor UNY ini menyatakan siap untuk maju di bursa Pilkada 2020. Ia mengklaim bahwa sejumlah partai sudah berkoordinasi dengan dirinya untuk membicarakan Pilkada Gunungkidul dan pencalonannya. Namun demikian, pihaknya masih belum bisa menentukan.

“Untuk terjun di lapangan ya ndak semudah itu. Kita pilah dan pilih dulu apa yang dibutuhkan masyarakat. Sejauh ini saya siap, untuk memajukan Gunungkidul,” papar Sutrisno.