Wonosari,(pidjar.com)–Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul mencatat ada satu partai politik yang tidak mencairkan dana bantuan politik (banpol) pada tahun 2019. Adalah partai Hanura yang hingga akhir tahun tidak mencairkan dana tersebut, sehingga anggaran yang ada itu dikembalikan ke kas daerah dan tidak bisa diambil kembali.
Kepala Bidang Partai Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kesbangpol Gunungkidul, Arkham Mashudi mengungkapkan tahun lalu dari Kesbangpol sendiri telah memberikan surat beberapa kali untuk konfirmasi atas tidak diambilnya dana tersebut. Namun hingga akhir tahun tidak ada jawaban secara resmi dan perwakilan dari partai yang mengambil anggaran itu. Lantaran waktu telah habis, maka dana tersebut kemudian dikembalikan ke kas daerah.
“Ndak ada permohonan pencairan dana dari Partai Hanura. Sebenarnya kami sudah surati, tapi tidak ada jawaban dari pihak partai,” kata dia, Jumat (07/02/2020).
Lebih lanjut, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp 1,1 miliar untuk bantuan politik di 2020. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan alokasi tahun 2019 sebesar Rp 1,08 miliar. Untuk nominal bantuan tersebut masih proses pembuatan Surat Keputusan Bupati.
Besaran bantuan yang diberikan tahun ini berbeda dengan alokasi di tahun sebelumnya karena penghitungan mengacu pada hasil Pemilu 2019. Dari sisi besaran lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
“Ada indikatornya sendiri untuk perhitungan bantuan yang diterima. Jadi masing-masing berbeda,” tambahnya.
Ia mencontohkan, untuk setiap tahunnya PDI Perjuangan selalu mendapatkan banpol terbanyak mengacu pada jumlah suara yang ada dan ketentuan lainnya. Jika pada periode sebelumnya ada 9 partai yang mendapatkan bantuan, namun setelah adanya pelantikan dewan tahun 2019 lalu hanya 8 partai yang mendapatkan bantuan.
“Dalam pencairannya tentu ada ketentuan yang berlaku dan itu wajib dipenuhi,” tutupnya.
