Terlibat Kasus Perselingkuhan Hingga Kehamilan, 2 PPPK Paruh Waktu Dipecat

Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabuoaten Gunungkidul telah memberikan sanksi terhadap 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di UPT Puskesmas Ponjong 1 yang terlibat kasus asusila hingga menyebabkan kehamilan. Sanksi berupa pemberhentian perjanjian kerja telah disampaikan kepada keduanya pada pekan lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar mengatakan setelah melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan yang panjang serta tahapan-tahapn lainnya, kasus asusila hingga menyebabkan kehamilan akhirnya dapat diselesaikan. Atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh 2 oknum PPPK Paruh Waktu tersebut, Bupati menjatuhkan sanksi berat terhadap keduanya.

“Sanksi yang diberikan berupa pemberhentian perjanjian kerja,” kata Iskandar, Senin, (20/04/2026).

Ia menjelaskan SK pemberhentian perjanjian kerja terhadap dua pegawai ini diserahkan pada tanggal 10 April 2026 silam. Dengan demikian semenjak SK diterima maka keduanya sudah bukan lagi pegawai pemerinrah.

“Keduanya yang dijatuhi sanksi,” jelas dia.

BKPPD bersama dengan pimpinan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terus berupaya melakukan pembinaan kepada para ASN untuk menegakkan disiplin melalui pengawasan dan perhatian atasan langsung tidak lagi terjadi.

“Status kepegawaian baik itu PNS, PPPK termasuk PPPK paruh waktu tidak mengurangi kewajiban untuk menunjukkan kinerja terbaik dan kedisiplinan yang tinggi. Justru menjadi kesempatan untuk membuktikan dedikasi dan profesionalisme,” tambahnya.

“Mari kita teguhkan komitmen kita untuk hadir tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi norma dan etika sebagai pelayan publik, menghindari pelanggaran sekecil apapun serta menjadi teladan dilingkungan kerja maupun masyarakat,” pungkasnya.