Connect with us

Pemerintahan

Polemik Penyaluran Dana BKK Senilai Puluhan Miliar Tahun 2019, Mulai Dari Rawannya Penunggangan Politik Hingga Distribusi Yang Tak Merata

Diterbitkan

pada

BDG

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dana sebesar 24,1 miliar akan digelontorkan oleh pemerintah kabupaten untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada masyarakat di sejumlah desa yang tersebar di Gunungkidul. Nantinya dalam pembagian dana ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa berdasarkan pengajuan yang ada. Sehingga untuk setiap desa yang mendapat bantuan tersebut, nominal bantuan keuangan yang didapat dari dana ini berbeda-beda. Di sisi lain, dengan nominal yang termasuk besar ini, BKK pada tahun 2019 ini sangat rawan ditumpangi oleh agenda politik.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, rencananya anggaran ini akan dimanfaatkan dalam program kegiatan pembangunan desa. Program ini telah dimasukkan dalam program kegiatan yang tertuang dalam APBD 2019.

“Sebagai tambahan anggaran untuk kegiatan di masing-masing desah, khususnya pembangunan. Agar semua dapat tercover dan paling tidak cepat terselesaikan,” kata Putro Sapto Wahyono, Rabu (30/01/2019).

Untuk dana ini nantinya akan dialokasikan disetiap padukuhan yang ada, sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Mulai dari pembangunan jalan, saluran drainase, talud dan pembangunan infrastrukur lain dapat tercover menggunakan dana BKK ini.

Berita Lainnya  Sudah 3 Sample di Grogol Positif Anthrax, Dinas Kembali Kirimkan Sample Sapi Mati Mendadak Untuk Diteliti

“Dana yang telah kami siapkan dari APBD mencapai 24,1. Seperti di tahun 2018 lalu untuk besarannya memang tidak sama,” imbuh dia.

Disinggung mengenai proses pencairan, ia menuturkan dari sisi plafon anggaran Pemkab telah menyediakan. Namun untuk dapat mencairkan dana ini sangat tergantung kesiapan di masing-masing desa. Salah satu syarat untuk pencairan adalah dengan menjabarkan program kegiatan yang didanai BKK ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Jika kegiatan tersebut tidak dimasukkan, maka desa yang bersangkutan belum bisa mencairkan BKK.

Sementara itu, Ketua Solidaritas Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul, Sutiyono mengatakan masih banyak evaluasi mengenai program pemerintah ini. Mulai dari pelaksanaannya di tahun politik sehingga rawan ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan berpolitik. Selain itu distribusi bantuan dianggap tidak obyektif dan tidak tepat sasaran serta tidak merata.

Berita Lainnya  Tabrak Lari di Jalan Wonosari-Jogja, Tak Merasa Menabrak Jadi Alasan Pengemudi Truk Maut Tak Berhenti

“Banyak desa yang sebenarnya membutuhkan namun tidak mendapat kucuran dana ini. Belum lagi mengenai kemaksimalan program, misalnya satu padukuhan dapat 7,5 juta itu masih belum bisa berjalan program yang ada,” ucap Sutiyono.

Kemudian ia juga mengeluhkan berkaitan dengan kepastian adanya BKK untuk desa. Mengingat sampai sekarang belum ada persetujuan dari Gubernur, padahal untuk APBD 2019 sendiri sudah disahkan. Kondisi ini tentu menyulitkan desa untuk melakukan proses-proses sebagaimana mestinya.

“Kalau harapan kami mengenai BKK harusnya disesuaikan dengan program murni desa, dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Jika memang akan rutin setiap tahun ada, harusnya program ini dibicarakan di awal perencanaan desa sehingga bisa masuk dalam APBDes,” jelasnya.

Terpisah, mantan Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno mengutarakan, berkaitan dengan program ini seharusnya kewenangan secara keseluruhan berada di tangan pemerintah desa. Ia meminta adanya evaluasi dari semua lini khususnya Gubernur juga harus diterapkan agar program ini bisa tepat sasaran dan tidak hanya menjadi komoditi politik dari para politisi di tahun politik ini.

Berita Lainnya  Pembelajaran Tatap Muka Kembali Tertunda, Dinas Dukung Vaksinasi Untuk Pelajar Dibawah 18 Tahun

“Ini masuk tahun politik, tentu sangat rawan. Jangan sampai ada muatan politik atau kampanye menggunakan anggaran pemerintah,” kata Suharno.

Berbagai aspek, dikatakan Suharno harus dipahami betul dalam penganggaran dan penggunaan dana BKK. Desa-desa yang sekiranya lebih membutuhkan harusnya didahulukan, pemerataan juga harus dilakukan. Misalnya saja dana 10 juta disamaratakan, agar pembangunan berjalan semua.

“Dulu dana sedikit tapi pemerataan seluruh padukuhan. Tapi sekarang dana miliaran tapi tapi masih kurang ke fokus dalam pemerataan dan pembagiannya,” tutur dia.

Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

bisnis2 minggu yang lalu

Libur Panjang Isra Mi’raj dan Imlek, 79 Persen Tiket Terjual di Daop 6 Yogyakarta

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4  Jogja, (pidjar.com)– PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta mencatatkan penjualan tiket kereta api yang signifikan pada libur...

bisnis3 minggu yang lalu

Demi Lancarnya Perjalanan KA, Pusdalopka Rela Tak Ada Libur

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4  Jogja, (pidjar.com) – Salah satu elemen penting yang memainkan peran strategis dalam menjaga kelancaran operasional kereta api adalah Pusat...

Pariwisata3 minggu yang lalu

Kementerian BUMN dan Sejumlah Perusahaannya Bagikan Bantuan TJSL ke Warga DIY

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4  Jogja, (pidjar.com)– Kementerian BUMN bersama perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero)...

Pariwisata1 bulan yang lalu

Okupansi Hotel di Gunungkidul Hampir 100 Persen 

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4Wonosari,(pidjar.com)– Momen libur natal dan tahun baru 2025 menjadi hal positif bagi Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) okupansi hotel sangat...

Pariwisata1 bulan yang lalu

10 Ribu Wisatawan Kunjungi Gunungkidul Dimalam Pergantian Tahun 

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2024/12/VID-20241224-WA0007.mp4Wonosari,(pidjar.com)– Dinas Pariwisata Gunungkidul mencatat sebanyak 10 ribu wisatawan mengunjungi destinasi wisata di Gunungkidul saat perayaan malam tahun baru 2025....

Berita Terpopuler