Polemik Penyaluran Dana BKK Senilai Puluhan Miliar Tahun 2019, Mulai Dari Rawannya Penunggangan Politik Hingga Distribusi Yang Tak Merata

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dana sebesar 24,1 miliar akan digelontorkan oleh pemerintah kabupaten untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada masyarakat di sejumlah desa yang tersebar di Gunungkidul. Nantinya dalam pembagian dana ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa berdasarkan pengajuan yang ada. Sehingga untuk setiap desa yang mendapat bantuan tersebut, nominal bantuan keuangan yang didapat dari dana ini berbeda-beda. Di sisi lain, dengan nominal yang termasuk besar ini, BKK pada tahun 2019 ini sangat rawan ditumpangi oleh agenda politik.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, rencananya anggaran ini akan dimanfaatkan dalam program kegiatan pembangunan desa. Program ini telah dimasukkan dalam program kegiatan yang tertuang dalam APBD 2019.

“Sebagai tambahan anggaran untuk kegiatan di masing-masing desah, khususnya pembangunan. Agar semua dapat tercover dan paling tidak cepat terselesaikan,” kata Putro Sapto Wahyono, Rabu (30/01/2019).

Untuk dana ini nantinya akan dialokasikan disetiap padukuhan yang ada, sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Mulai dari pembangunan jalan, saluran drainase, talud dan pembangunan infrastrukur lain dapat tercover menggunakan dana BKK ini.

“Dana yang telah kami siapkan dari APBD mencapai 24,1. Seperti di tahun 2018 lalu untuk besarannya memang tidak sama,” imbuh dia.

Disinggung mengenai proses pencairan, ia menuturkan dari sisi plafon anggaran Pemkab telah menyediakan. Namun untuk dapat mencairkan dana ini sangat tergantung kesiapan di masing-masing desa. Salah satu syarat untuk pencairan adalah dengan menjabarkan program kegiatan yang didanai BKK ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Jika kegiatan tersebut tidak dimasukkan, maka desa yang bersangkutan belum bisa mencairkan BKK.

Sementara itu, Ketua Solidaritas Kepala Desa se Kabupaten Gunungkidul, Sutiyono mengatakan masih banyak evaluasi mengenai program pemerintah ini. Mulai dari pelaksanaannya di tahun politik sehingga rawan ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan berpolitik. Selain itu distribusi bantuan dianggap tidak obyektif dan tidak tepat sasaran serta tidak merata.

“Banyak desa yang sebenarnya membutuhkan namun tidak mendapat kucuran dana ini. Belum lagi mengenai kemaksimalan program, misalnya satu padukuhan dapat 7,5 juta itu masih belum bisa berjalan program yang ada,” ucap Sutiyono.

Kemudian ia juga mengeluhkan berkaitan dengan kepastian adanya BKK untuk desa. Mengingat sampai sekarang belum ada persetujuan dari Gubernur, padahal untuk APBD 2019 sendiri sudah disahkan. Kondisi ini tentu menyulitkan desa untuk melakukan proses-proses sebagaimana mestinya.

“Kalau harapan kami mengenai BKK harusnya disesuaikan dengan program murni desa, dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Jika memang akan rutin setiap tahun ada, harusnya program ini dibicarakan di awal perencanaan desa sehingga bisa masuk dalam APBDes,” jelasnya.

Terpisah, mantan Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno mengutarakan, berkaitan dengan program ini seharusnya kewenangan secara keseluruhan berada di tangan pemerintah desa. Ia meminta adanya evaluasi dari semua lini khususnya Gubernur juga harus diterapkan agar program ini bisa tepat sasaran dan tidak hanya menjadi komoditi politik dari para politisi di tahun politik ini.

“Ini masuk tahun politik, tentu sangat rawan. Jangan sampai ada muatan politik atau kampanye menggunakan anggaran pemerintah,” kata Suharno.

Berbagai aspek, dikatakan Suharno harus dipahami betul dalam penganggaran dan penggunaan dana BKK. Desa-desa yang sekiranya lebih membutuhkan harusnya didahulukan, pemerataan juga harus dilakukan. Misalnya saja dana 10 juta disamaratakan, agar pembangunan berjalan semua.

“Dulu dana sedikit tapi pemerataan seluruh padukuhan. Tapi sekarang dana miliaran tapi tapi masih kurang ke fokus dalam pemerataan dan pembagiannya,” tutur dia.