fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Terus Disempurnakan, Sistem Absensi Mobsi Untuk PNS Akan Diterapkan Penuh Tahun 2019 Mendatang

Diterbitkan

pada

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kedisplinan menjadi salah satu parameter dalam meningkatkan pelayanan. Peningkatan pelayanan itu dimulai dari diberlakukannya aplikasi mobile absensi (Mobsi). Berbagai tahapan terus diterapkan secara berangsur-angsur sehingga nantinya sistem absensi secara elektronik itu akan diberlakukan sepenuhnya. Selain untuk mempermudah absen bagi para ASN, juga sebagai bentuk pemantauan dari para pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya bukan tidak mungkin jika absensi para PNS terdahulu dapat dimanipulasi lantaran sebagaimana yang sering terjadi.

Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar memaparkan, selama beberapa bulan terakhir, aplikasi yang dihubungkan dengan android masing-masing PNS ini telah diterapkan. Mulai dari absensi kedatangan hingga kepulangan, atau bahkan mengikuti kegiatan di luar kantor dapat dilakukan oleh para PNS. Namun demikian terdapat kekurangan dan kelebihan dari aplikasi ini.

“Masih dalam tahapan uji coba selama beberapa bulan ini. Perlu ada penyesuaian dan pembenahan mengenai pengoperasian tentunya,” terang Iskandar, Selasa (16/10/2018).

Adapun kelebihan dari aplikasi mobsi ini, para PNS tentu tidak dapat memanipulasi data mengenai presensi yang dilakukan. Berbeda dengan penggunaan absensi manual atau lainnya. Sehingga dalam penerapan ketertiban PNS jauh lebih terpantau. Selain itu jika seorang PNS akan melaksanakan ketugasan di luar daerah atau di luar kantor dengan waktu yang mepet, aplikasi ini cukup mempermudah. Bukti surat tugas dan lainnya dapat dicantumkan dalam aplikasi ini.

Berita Lainnya  Jumlah Penderita HIV/AIDS di Gunungkidul Terus Meningkat, 337 Orang Terjangkit

Lantaran terhubung dengan android milik pribadi, absensi dapat langsung dilakukan. Mempermudah PNS tidak harus ke kantor terlebih dahulu untuk absen. Namun di satu sisi tentu ada kekurangan, bukan tidak mungkin semua PNS dapat mengoperasikan aplikasi ini lantaran tidak sedikit pula yang tidak dapat menggunakan android terlebih mereka yang sudah berusia lanjut.

“Pembenahan terus kami lakukan. Paling tidak untuk sekarang ini masih belum menyeluruh, tapi tahun depan kami targetkan secara keseluruhan sudah mengakses aplikasi ini,” tambah dia.

Peluncuran aplikasi ini tentunya memiliki dasar yang cukup kuat. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakatlah yang mendorong pemerintah untuk terus membentuk inovasi yang canggih. Salah satunya dengan aplikasi ini. Bukan tidak mungkin jika masyarakat yang ingin melakukan layanan selalu tidak bertemu, lantaran kurang jelasnya informasi dari keberadaan pegawai yang bersangkutan.

Berita Lainnya  Tenaga Guru Dapat Jatah Terbanyak, Berikut Formasi Resmi Seleksi CPNS Yang Dibuka Pemkab Gunungkidul

Dengan demikian diharapkan, kecurangan ketertiban dapat terminimalisir dan pelayanan terhadap masyarakat tidak terbengkalai. Aplikasi ini sebagai bentuk pemantauan kinerja dan layanan yang diberikan oleh seorang pegawai negeri.

Adapun keluhan mengenai pengoperasian aplikasi ini memakan waktu cukup lama, khususnya mereka yang berada di daerah pinggiran atau pelosok. Pasalnya jangkauan sinyal juga sangatlah berpengaruh. Maka dari itu, dari pemerintah daerah memberikan fasilitas operator. Jika nantinya pengoperasian absensi gagal, dari PNS kemudian diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan operator yang bersangkutan.

“Ini masih tahap uji coba, jadi PNS masih menggunakan finger print (sidik jari) dan Mobsi,” ujar dia.

Seorang PNS di lingkup Dinas Pariwisata, Yani mengungkapkan, diluncurkannya versi kedua Mobsi ini dinilai lebih mumpuni dan memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Namun demikian, aplikasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi kinerja dari masing-masing PNS. Terdapat pula aplikasi lain yakni aplikasi pelayanan informasi kepegawaian (APIK) yang berkaitan dengan buku kerja.

“Tentu harus sinkron pengoperasian dua aplikasi baru sebagai sarana peningkatan mutu dan ketertiban PNS ini,” tutur Yani.

Klik untuk Komentar

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler