fbpx
Connect with us

Politik

Tingkat Kerawanan Pilkada Disebut Lebih Tinggi Dari Pileg dan Pilpres

Diterbitkan

pada tanggal

Wonosari,(pidjar.com)–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul mulai melakukan penyusunan atas indeks kerawanan pemilukada (IKP) pada tahun 2020 mendatang. Diharapkan dengan dilakukannya penyusunan IKP ini dapat meminimalisir potensi gesekan atau kerawanan lainnya yang terjadi menjelang hingga terselenggaranya Pemilukada Gunungkidul.

Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul, Is Sumarsono mengatakan dalam penyusunan indeks kerawanan ini, pihaknya mengacu pada pemilihan di periode sebelumnya yakni pada tahun 2015 lalu. Selain itu, pihaknya juga menggunakan parameter pada pemilihan presiden maupun legislatif beberapa waktu lalu.

Menurut dia, kerawanan dalam Pilkada jauh lebih kuat dibandingkan dengan Pileg ataupun Pilpres. Hal ini dikarenakan, dalam kontestasi ini, yang memiliki kepentingan adalah masyarakat lokal dan partai politik di tingkat kabupaten saja. Sehingga dengan hal ini, potensi gesekan yang mungkin terjadi pun dapat diartikan lebih tinggi.

Berita Lainnya  Relawan Masih Solid, Benyamin Optimis Bisa Raup Lebih Dari 100.000 Suara

“Kalau untuk perbandingan dengan Pilpres atau Pileg tentu jauh lebih kuat Pilkada untuk tingkat kerawanannya. Meski begitu, tentu diupayakan tindakan untuk mengantisipasinya,” terang Is Sumarsono, Senin (09/12/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan parameter pada periode sebelumnya, pemetaan kerawanan sendiri mengacu pada tingkat ketidaknetralan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), temuan adanya indikasi praktik money politik, manipulasi hasil perhitungan suara,pergerakan massa, dan beberapa kategori lainnya. Untuk di Gunungkidul, kerawanan itu diakuinya pasti ada.

Kendati demikian, menurut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul tersebut, kerawanan yang ada masih tergolong kecil dan tidak berisiko bahaya layaknya di kabupaten atau kota lainnya. Dimisalkan, pada pemilu April lalu ditemukan adanya indikasi money politik, pembakaran surat suara. Gangguan surat suara, dan dalam masa kampanye ada pelanggaran seperti alat peraga yang melanggar serta beberapa temuan dilapangan lainnya.

Berita Lainnya  Gugat KPU Gunungkidul ke PTUN, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Terus Lawan Pencoretan Dirinya

“Pileg dan pilpres lalu hasil dari IKP memang tinggi ya untuk di DIY. Di Gunungkidul juga sama, tapi masih bisa teratasi konflik atau permasalahn yang timbul di lapangan. Pemetaan sendiri kami dibantu dnegan pengisian cek list yang kami sebar,” tambahnya.

Dalam Pemilukada 2020 mendatang lantaran potensi kerawanan lebih tinggi dibandingan dengan pemilihan pada umumnya, pihaknya berupaya akan melakukan pengawasan dengan kinerja yang lebih ditingkatkan. Mulai dari penguatan sumber pengawasan dan pencegahan lebih dini.

“Dicontohkan, masyarakat harus lebih paham kembali berkaitan dengan penolakan money politik atau pun potensi lainnya. Sehingga sikap dewasa dalam berpolitik harus ditanamkan dan nantinya tercipta demokrasi yang sesuai aturan dan bersih,” tutupnya.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler