Wonosari,(pidjar.com)–Tunggakan klaim BPJS Kesehatan rumah sakit yang berada di Gunungkidul mencapai belasan miliar rupiah. Dari jumlah 35 ribu peserta BPJS Kesehatan mandiri, sebanyak 30 persennya atau sekitar 10.500 orang menunggak pembayaran premi selama beberapa bulan lamanya. Adanya tunggakan ini tentu saja mengundang masalah bagi BPJS Kesehatan. Sejumlah solusi juga tengah dibahas oleh instansi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelesaian masalah ini.
Kepala BPJS Kesehatan Gunungkidul, Syarifatun Karuniaekawati menjelaskan, peserta BPJS mandiri di Gunungkidul saat ini ada sekitar 35.000 peserta. Dari jumlah ini 30 persen, diantaranya mengalami penunggakan pembayaran jaminan kesehatan. Menurutnya, terdapat beberapa kendala yang membuat pihak BPJS Kesehatan tak kunjung bisa menekan angka tunggakan ini. Menurutnya, guna memperlancar pelayanan, pihaknya tengah melakukan pembahasan untuk mencari solusi dari permasalahan ini agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Sudah ada bahasan dan solusi yang diberikan dari pemerintah daerah,” kata Kepala BPJS Kesehatan Gunungkidul, Senin (30/09/2019).
Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah (Setda) Gunungkidul, Suyono memaparkan, untuk tunggakan klaim BPJS di seluruh rumah sakit di Gunungkidul saat ini mencapai 17,05 miliar rupiah. Jumlah ini diketahui dari tidak adanya transfer dari BPJS Kesehatan ke masing-masing rumah sakit yang melayani klaim BPJS. Selama bulan Agustus hingga September 2019 ini, sama sekali tidak ada uang masuk dari BPJS Kesehatan untuk membayarkan klaim yang ada.
Hal ini tentunya menimbulkan kerisauan di masing-masing rumah sakit. Kebingungan dalam permasalahan keuangan atau dalam pembayaran kebutuhan terkait dengan klaim-klaim yang masuk. Dari kondisi ini, tentu juga dianggap dapat mengancam jalannya operasional masing-masing rumah sakit.
“Ini sifatnya mendesak dan sangat krusial, makanya kami lakukan pertemuan sebanyak 3 kali untuk memecahkan permasalahan ini,” kata Suyono saat dikonfirmasi.
Setelah mendapatkan titik terang, maka dari pemerintah Gunungkidul kemudian memberikan bantuan untuk penyelesaian tunggakan dari BPJS ini. Adapun dari pemerintah mulai memilah-milah biaya apa saja yang sekiranya harus diklaimkan terlebih dahulu. Tunggakan BPJS Kesehatan sementara ini akan dicukupi oleh pemkab dengan anggaran yang ada.
“Sekitar 17 miliar sekian untuk tunggakannya. Dari Pemkab sudah menyiapkan anggaran di BKAD untuk nalangi dulu. Mekanismenya seperti apa itu kebijakan dari BKAD,” tambah Suyono.
Yang terpenting menurut dia, permasalahan ini dapat segera tertutup. Target paling tidak awal atau pertengahan Oktober 2019 ini, anggaran talangan sudah dapat dicairkan. Namun nantinya jika sekiranya belum mencukupi, akan diajukan kembali. Dengan langkah ini, diharapkan, pemkab yang ikut menanggung klaim tunggakan BPJS dapat segera tergantikan dengan adanya transfer dari BPJS Pusat.
“Ada beberapa opsi penyelesaian permasalahan ini. Dalam jangka pendek maka opsi yang digunakan adalah dari Pemkab istilahnya nalangi dulu,” paparnya.
Ia menjamin, dengan adanya solusi dari pemerintah ini, pelayanan kesehatan akan tetap aman dalam kondisi apapun. Diharapkan juga nantinya semua masalah nantinya bisa cepat terselesaikan.
“Jangan sampai pasien, dalam hal ini masyarakat menjadi korban,” tutupnya.
