Wacana Penghapusan Tenaga Honorer, Ini Tanggapan Sekda Gunungkidul

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Belum lama ini, DPR RI dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia telah menyepakati wacana program penghapusan Tenaga Honorer Lepas (THL). Posisi THL sendiri akan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wacana kebijakan tersebut tentunya membuat kalangan tenaga honorer di Gunungkidul resah. Pasalnya, saat ini THL hampir ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perannya dianggap cukup penting.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunungkidul, Drajad Ruswandono memaparkan, keberadaan THL saat ini sangatlah dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pegawai. Pasalnya, jumlah pegawai pensiun setiap tahunnya di Gunungkidul mencapai 400 orang. Sehingga kemudian untuk mencukupi jumlah pegawai, pihaknya mengandalkan para tenaga honorer.

“Hampir di setiap daerah rata-rata Pegawai Negeri Sipil (PNS) pensiun tiap tahunnya sekitar 400 an orang termasuk di Gunungkidul, sedangkan THL itu adalah untuk mencukupi kebutuhan pegawai kami,” katanya, Senin (27/01/2020).

Ia menambahkan, berkaitan dengan wacana penghapusan tenaga honorer, Pemkab Gunungkidul sendiri saat ini masih dalam tahap menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Termasuk diantaranya adalah apakah kebijakan ini hanya bersifat nomenklatur atau secara keseluruhan.

“Kalau penggantian secara nomenklatur tidak masalah. THL kami sudah setara dengan P3K. Kita tunggu saja mekanismenya bagaimana,” ucap Drajad.

Drajad menyebut bahwa THL di lingkungan Gunungkidul sendiri memiliki kemampuan mumpuni dan berperan penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, dalam perekrutan THL di Gunungkidul dilakukan secara adil dan melalui tahapan-tahapan ujian. Ia menegaskan, formasi THL yang ada saat ini bukanlah hasil titipan dari pejabat setempat.

“Pemerintah pusat tidak perlu khawatir karena kami sudah merekrut dengan berbagai tes, seperti komputer, lalu wawancara. Saat tes komputer hasilnya bisa langsung terlihat,” katanya.

Lanjutnya, tidak hanya saat proses seleksi saja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, namun juga saat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajukan formasi, pihaknya juga melakukan analisis jabatan.

“Kalau OPD mengajukan tidak serta merta kami setujui tetapi kami lakukan dulu analisis jabatan, berapa kebutuhan yang ideal untuk OPD tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua DPRD Gunungkiudul, Endah Subekti Kuntariningsih menyampaikan, agar ke depan keputusan terkait wacana ini bisa dilakukan pengkajian ulang oleh pemerintah pusat. Dirinya masih mempertanyakan penghapusan THL ini hanya sebatas pergantian nomenklatur atau benar-benar dihapuskan.

“Saat ini masih banyak kekurangan pegawai di berbagai Dinas maupun di Kecamatan sehingga THL ini dibutuhkan. Kita lihat saja penghapusan ini hanya sebatas pergantian nama atau dihilangkan pegawainya. Kita masih melihat sejauh mana wacana tersebut,” terang Endah.