Warga Masih Sering Sepelekan Laporkan Peristiwa Kependudukan, Denda Keterlambatan Lapor Tembus Angka 700 Juta

Wonosari,(pidjar.com)–Kedisiplinan merupakan salah satu hal yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Pada tahun 2017 kemarin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetorkan sekitar Rp 700 juta sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari denda keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan. Sebuah hal yang bisa dibilang seperti dua sisi mata uang di mana di satu sisi, hal tersebut merupakan prestasi yang menambah pos anggaran PAD Kabupaten Gunungkidul. Namun di sisi lain, hal tersebut membuka mata bahwa kedisplinan masih belum menjadi pedoman kehidupan bagi warga Gunungkidul meski harus dibayar dengan harga yang cukup mahal.

Kepala Dinas Dukcapil, Eko Subiantoro mengatakan, meski denda keterlambatan yang harus dibayarkan masih tergolong tinggi, namun tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kepengurusan administrasi kependudukan dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Hal itu terbukti dari semakin sedikitnya PAD yang diperoleh dari hasil denda.

"Tahun 2017 ini sekitar Rp 700 juta. Pada tahun 2016 kemarin sekitar Rp 900 jutaan, sedangkan pencapaian tertinggi pada tahun 2013 yakni diatas Rp 1 miliar," terang Eko, Kamis (04/01/2017).

Eko menambahkan, banyaknya denda yang diperoleh tersebut lantaran lamanya masyarakat melaporkan adanya peristiwa kependudukan. Sebagai contoh yang paling banyak dilakukan ialah lamanya masyarakat melaporkan peristiwa kelahiran.

"Di Gunungkidul orang terlambat bikin akta kelahiran itu 1 tahun sampai dengan 60 tahun baru bikin akta," lanjut dia.

Untuk saat ini, pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari UU 24/2013 tentang administrasi kependudukan agar nantinya tidak ada denda dalam kepengurusan peristiwa kependudukan.

"Saat ini yang tidak kami kenakan denda hanyalah penerbitan akta kelahiran. Jikapun telat tetap gratis," pungkas dia.